.webp)
Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) Emanuel Melkiades Laka Lena menargetkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) mencapai Rp 2,4 triliun dalam Rancangan APBD 2027. Target itu dicanangkan untuk mengurangi ketergantungan NTT terhadap dana transfer pusat yang selama ini mencapai 70 persen.
Hal itu disampaikan Laka Lena saat menyampaikan Pengantar Nota Keuangan atas Rancangan APBD Provinsi NTT Tahun Anggaran 2027 dalam Rapat Paripurna DPRD NTT, Senin (19/10/2026).
"Ketergantungan NTT terhadap dana transfer pusat yang mencapai 70 persen, harus kita akhiri secara bertahap. Peningkatan PAD menjadi keharusan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah," tegas Laka Lena.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dalam rancangan tersebut, Pemprov NTT menargetkan pendapatan daerah sebesar Rp 5,21 triliun. Dari jumlah itu, PAD ditargetkan mencapai Rp 2,4 triliun, sedangkan pendapatan transfer diproyeksikan sebesar Rp 2,81 triliun.
"Rinciannya, Pendapatan Asli Daerah (PAD) Rp 2,4 triliun dan pendapatan transfer Rp 2,81 triliun. Sementara belanja daerah direncanakan Rp 4,97 triliun, sehingga terjadi surplus anggaran Rp 238,48 miliar," terangnya.
Laka Lena mengatakan surplus tersebut menjadi modal awal untuk memperkuat kemandirian fiskal NTT. Untuk mencapai target PAD Rp 2,4 triliun, Pemprov NTT akan mengoptimalkan seluruh potensi pendapatan daerah.
Langkah lainnya meliputi digitalisasi pembayaran pajak dan retribusi untuk menutup kebocoran, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta pembenahan total Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
"Kita akan perkuat kontribusi BUMD melalui tata kelola yang transparan dan efektif. BUMD tidak boleh lagi menjadi beban, harus menjadi penyumbang PAD," tambahnya.
Rancangan APBD 2027 disusun dengan tema Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), yakni Peningkatan Layanan Dasar, Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Perekonomian.
Tema tersebut dijabarkan dalam lima prioritas utama, yaitu layanan dasar dan sumber daya manusia, transformasi ekonomi unggulan daerah, pemerataan infrastruktur, penguatan tata kelola, serta kapasitas fiskal dan ketahanan lingkungan.
Politikus Golkar itu juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota, desa, dan swasta agar program pembangunan tidak tumpang tindih dan tepat sasaran.
Gubernur Laka Lena menyerahkan dokumen Rancangan APBD 2027 kepada Ketua DPRD NTT Emelia Nomleni untuk dibahas dan ditetapkan menjadi peraturan daerah (Perda).
