Sebanyak 2.457 satuan pendidikan terdampak gempa bumi di Flores, Nusa Tenggara Timur (NTT). Presiden Prabowo Subianto menyetujui usulan penyediaan hampir 10 ribu tenda untuk sekolah darurat agar kegiatan belajar mengajar tetap berjalan.
Persetujuan itu disampaikan Prabowo dalam Virtual Meeting Pembahasan Penanganan Bencana Gempa Bumi Flores, Senin (7/9/2026). Dalam rapat tersebut, Prabowo juga menyetujui penguatan armada laut untuk mempercepat mobilisasi personel, logistik, dan material ke wilayah terdampak.
Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena melaporkan sejak hari pertama bencana, Pemprov bersama Forkopimda telah bergerak melakukan penanganan tanggap darurat.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Dukungan pemerintah pusat melalui BNPB, kementerian/lembaga, TNI-Polri, serta berbagai pihak turut memperkuat respons di lapangan," ujar Gubernur, dalam siaran pers yang diterima detikBali, Senin (7/9/2026).
Kepada Prabowo, Laka Lena mengatakan berdasarkan data Pemda, terdapat 2.457 satuan pendidikan yang terdampak bencana.
"Dengan kebutuhan rata-rata tiga tenda untuk setiap satuan pendidikan, Pemerintah Provinsi NTT memperkirakan kebutuhan mencapai hampir 10.000 tenda," terangnya.
Untuk memastikan anak-anak tetap bisa belajar, Pemprov NTT mengusulkan dukungan tenda lapangan standar TNI sebagai ruang kelas sementara.
"Tenda tersebut akan digunakan untuk jenjang SD, SMP, dan SMA dengan sistem belajar bergiliran atau shift sesuai kondisi sekolah," kata Laka Lena.
Usulan tersebut langsung direspons Presiden Prabowo Subianto. Prabowo meminta Pemprov NTT menyampaikan rincian kebutuhan tenda, termasuk jumlah dan spesifikasinya, untuk segera ditindaklanjuti bersama pemerintah pusat.
Selain memastikan kegiatan belajar mengajar tetap berjalan, rapat juga membahas akses transportasi ke wilayah kepulauan. Kondisi geografis NTT yang terdiri dari banyak pulau membuat armada laut sangat krusial dalam penanganan bencana.
Prabowo memerintahkan penguatan armada laut dan pengarahannya melalui TNI Angkatan Laut. Menindaklanjuti arahan tersebut, TNI AL menyatakan siap mengoptimalkan kapal yang tersedia, termasuk LPD (Landing Platform Dock) beserta LCM yang memiliki kapasitas besar untuk mobilisasi personel, logistik, dan material.
Prabowo juga meminta seluruh potensi armada dioptimalkan melalui koordinasi teknis antarinstansi agar bantuan pusat langsung terhubung dengan kebutuhan di lapangan.
Laka Lena menjelaskan distribusi bantuan ke Pulau Palue juga menjadi pembahasan. Menindaklanjuti hal itu, Kementerian Perhubungan menyiapkan satu kapal feri ASDP yang dijadwalkan diberangkatkan pada 8 September 2026 untuk mendukung pelayanan dan distribusi bantuan ke Palue.
"Dengan demikian, dukungan dari pemerintah pusat dapat langsung terhubung dengan kebutuhan yang diidentifikasi pemerintah daerah di lapangan," terang Laka Lena.
Lanjut dia, dukungan tenda dan armada laut ini menjadi bagian dari upaya bersama agar anak-anak di wilayah terdampak tetap mendapatkan hak pendidikan dan bantuan logistik sampai ke daerah kepulauan.
Hadir dalam pertemuan tersebut Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena, Wakil Gubernur NTT Johni Asadoma, Sekda NTT Frans Sales Sodo, Kajati NTT Roch Adi Wibowo, Dankodaeral VII Kupang Joni Sudiarto, Wakapolda NTT Faizal, dan Danlanud Kupang Somad.