.webp)
Ratusan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu tenaga kesehatan (nakes) dan teknis di Dompu, Nusa Tenggara Barat (NTB), menuntut nasib mereka agar disetarakan dengan guru yang akan diangkat menjadi PPPK Penuh Waktu pada 2027.
Tuntutan itu disampaikan oleh massa saat menggelar unjuk rasa di kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan di Kantor Bupati Dompu, Senin (7/9/2026). Dalam orasinya, para nakes dan tenaga teknis mengaku dianaktirikan oleh pemerintah karena hanya memperhatikan nasib guru.
"Kenapa kami dianaktirikan, kenapa guru-guru diberikan keistimewaan?," ujar salah seorang masa aksi, Siti Sarah, dalam orasinya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Baca juga: PPPK Paruh Waktu Dompu Tak Dapat THR |
Siti Sarah mengatakan pola kerja yang dilakukan oleh nakes adalah kerja berat yang harus dikerjakan selama 24 jam, mereka hanya melayani pasien. Oleh karena itu, lanjut dia, nakes dan guru adalah sama PPPK Paruh Waktu dan tidak meski dibedakan nasibnya.
"Kami melayani masyarakat 24 jam, bertarung nyawa. Padahal kita sama-sama tenaga paruh waktu, kenapa harus dibedakan," tuturnya.
Pantauan detikBali, aksi unjuk rasa nakes dan tenaga teknis diawali dengan berkumpul di depan masjid raya Dompu. Mereka kemudian bergerak (long march) menuju kantor dewan. Di sini mereka secara bergantian melakukan orasi dan menyampaikan aspirasinya.
Dalam aksinya, mereka membawa spanduk bertuliskan 'PPPK Penuh Waktu' harga mati. Selain itu, mereka juga membentangkan spanduk panjang yang berisi 'Tenaga Kesehatan dan Tenaga Teknis bukan Budak Negara'.
Setelah berorasi di depan kantor DPRD, massa aksi kemudian melanjutkan aksi mereka di kantor Bupati Dompu. Hingga saat ini, aksi nakes dan teknis masih berlangsung.
