.webp)
Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah meminta warga terdampak kebakaran di Kampung Adat Desa Sade, Kecamatan Pujut, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB), tidak tergesa-gesa membangun kembali rumah mereka. Apalagi jika hanya dilakukan dengan menggunakan sumbangan yang sudah ada.
Fahri meminta warga bersabar hingga pemerintah bersama Universitas Mataram (Unram) merampungkan perencanaan pembangunan kembali kawasan tersebut. Sebanyak 75 rumah di Kampung Adat Desa Sade sebelumnya terdampak kebakaran.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Nanti menjadi masalah, kalau masalah infrastruktur ini tidak ditangani terlebih dahulu. Kami tidak mau Desa Sade dibangun hanya untuk waktu yang singkat ya. Kami ingin bisa dibuang lebih lama," tegas Fahri saat meninjau kondisi Desa Sade pascakebakaran, pada Rabu (2/9/2026).
Menurut Fahri, pembangunan kembali tidak sebaiknya hanya mengandalkan bantuan atau sumbangan yang telah diterima masyarakat. Pemerintah ingin pembangunan dilakukan berdasarkan perencanaan matang agar kawasan adat tersebut tetap terjaga dalam jangka panjang.
Saat ini, Detail Engineering Design (DED) untuk pembangunan kembali Desa Sade tengah disusun oleh Universitas Mataram bersama pemerintah. Fahri berharap perencanaan tersebut dapat segera diselesaikan.
Sembari menunggu proses perencanaan, Fahri memastikan pemerintah pusat telah berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk memenuhi kebutuhan mendesak masyarakat terdampak.
"Kami akan bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk mengatasi kebutuhan jangka pendek masyarakat, supaya kebutuhan dasarnya bisa selesai dan sebelum pembangunan lebih cepat," imbuhnya.
Fahri mengaku memahami kondisi warga yang kehilangan tempat tinggal dan terdampak dari sisi mata pencaharian. Namun, ia meminta masyarakat tetap bersabar hingga rencana pembangunan kembali selesai disusun.
"Saya dengar tadi sudah ada tim dari Unram, saya berharap ini bisa selesai," katanya.
Ia mengatakan, Desa Adat Sade ini memang memiliki sejarah panjang untuk masyarakat Sasak di Pulau Lombok. Dengan begitu, pemerintah tak bisa tinggal diam dan membiarkan aset negara itu saat mengalami musibah.
Pihaknya memandang bahwa DED yang dilakukan oleh akademisi dan pakar dari Unram ini akan membantu pemerintah untuk menentukan kebijakan. Ia menyampaikan bahwa seluruh pihak saat ini masih bersama-sama menunggu arah kebijakan yang akan diambil pada pertemuan lintas kementerian.
"Jangan sampai Desa Budayanya hilang, keindahannya tidak tercapai, karena infrastruktur tidak tercapai, dan lain-lain tidak diselesaikan. Karena itu butuh investasi lebih besar. Sehingga nanti desa ini menjadi desa biasa. Kita tetap ingin desa ini tetap seperti lama," pungkasnya.
(nor/nor)
