.webp)
Menteri Pariwisata (Menpar) Widiyanti Putri Wardhana memimpin rapat koordinasi (rakor) pemulihan pariwisata Labuan Bajo pascabencana gempa bumi yang mengguncang Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur (NTT). Widiyanti menyerap berbagai masukan dari asosiasi pariwisata di Labuan Bajo dalam rakor tersebut.
Rakor ini dilaksanakan di aula kantor bupati Manggarai Barat, Labuan Bajo, Jumat (28/8/2026). Pertemuan tersebut dihadiri sejumlah asosiasi pariwisata di Labuan Bajo, seperti PHRI, Asita, Astindo, asosiasi wisata bahari, dan lainnya. Hadir pula Bupati Manggarai Barat Edistasius Endi, Wakil Bupati Yulianus Weng, Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Utama Badan Pelaksana Otoritas Labuan Bajo Flores (BPOLBF) Andhy MT Marpaung, dan sejumlah stakeholder lainnya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Hari ini kami bertemu langsung dengan pemerintah daerah, industri, asosiasi serta para pemangku kepentingan pariwisata untuk mendengar langsung kondisi dan kebutuhan mereka pascabencana," kata Widiyanti seusai rakor.
Widiyanti berjanji akan mempertimbangkan berbagai masukan dari asosiasi pariwisata di Labuan Bajo. Menurut dia, pemulihan pariwisata di daerah tersebut juga bertujuan untuk meningkatkan kualitas destinasi hingga sumber daya manusianya.
"Tadi kami sudah mendengar dan mencatat juga memberi arahan apa yang menjadi kebutuhan di lapangan dan apa yang perlu kita perbaiki bersama," jelas Widiyanti.
"Masukan ini penting karena pemulihan tidak hanya dengan memperbaiki apa yang rusak tetapi juga lebih meningkatkan kualitas destinasi kita dan sumber daya manusia kita," imbuh dia.
Menurut Widiyanti, Kementerian Pariwisata dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Manggarai Barat akan membangun spot-spot wisata baru di luar kawasan Taman Nasional Komodo. Selain itu, Kemenpar melalui BPOLBF akan terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan ekosistem pariwisata untuk memperkuat tata kelola pariwisata Labuan Bajo.
"Berbagai masukan yang saya terima hari ini akan kami tindak lanjuti untuk mendukung proses pemulihan dan memperkuat tata kelola," kata Widiyanti.
"Tadi ada beberapa item, tata kelola, akomodasi, live on board, dan juga travel agent, tour operator yang perlu ditertibkan. Kami akan bekerja dengan pemerintah daerah," pungkasnya.
(iws/iws)
