.webp)
Belanja daerah Nusa Tenggara Barat (NTB) dalam Perubahan APBD (APBD-P) 2026 direncanakan mencapai sekitar Rp 6 triliun. Angka tersebut naik Rp 269 miliar atau 4,69 persen dibandingkan APBD murni 2026.
Rancangan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2026 itu diserahkan Pemprov NTB kepada DPRD NTB dalam Rapat Paripurna di Mataram, Selasa (18/8/2026).
Dokumen tersebut diserahkan langsung oleh Wakil Gubernur NTB Indah Dhamayanti Putri. Wagub NTB yang kerap disapa Dinda itu mengatakan perubahan anggaran difokuskan pada tiga sektor vital, yakni penanganan kemiskinan ekstrem, ketahanan pangan, dan pengembangan NTB sebagai destinasi wisata kelas dunia.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Meski kita dihadapkan pada keterbatasan fiskal dan berbagai tantangan global, semangat untuk mewujudkan pembangunan yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat tidak boleh surut," tegas Dinda di hadapan jajaran anggota dewan.
Dinda menekankan keterbatasan ruang fiskal Pemprov NTB harus dijawab dengan pengelolaan anggaran yang cerdas, cermat, dan tepat sasaran. Setiap rupiah anggaran daerah dituntut memberi efek ganda bagi kesejahteraan warga.
Dalam rancangan Perubahan KUA-PPAS 2026, terjadi penyesuaian pada struktur pendapatan, belanja, maupun pembiayaan daerah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) diproyeksikan naik 1,56 persen, dari Rp 3,02 triliun pada APBD murni menjadi Rp 3,06 triliun.
"Untuk pos pendapatan transfer juga terdongkrak 2,48 persen dari Rp 2,148 triliun menjadi Rp 2,49 triliun," ujar Dinda.
Sementara itu, target komponen lain-lain pendapatan daerah yang sah terkoreksi cukup tajam sebesar 42,54 persen. Nilainya turun dari Rp 114 miliar menjadi Rp 56 miliar.
Dari sisi belanja, total pengeluaran daerah dalam Perubahan APBD 2026 direncanakan mencapai sekitar Rp 6 triliun. Kenaikan tersebut mencapai Rp 269 miliar atau 4,69 persen dibandingkan anggaran murni.
Rancangan anggaran tersebut juga mencatat defisit sebesar Rp 369 miliar yang nantinya ditutup melalui pembiayaan neto daerah.
"Yang kita inginkan bukan hanya dokumen anggaran yang selesai secara administratif, tetapi kebijakan anggaran yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat," tambah Dinda.
Dalam rapat paripurna tersebut, Dinda turut menyampaikan belasungkawa atas musibah gempa bumi yang menimpa masyarakat Nusa Tenggara Timur (NTT). Pemprov NTB telah mengirimkan bantuan awal dan tanggap darurat sebagai wujud empati sesama daerah di Nusa Tenggara.
"Kita turut Berbelasungkawa kepada saudara-saudara kita di NTT. Semoga selalu diberikan ketabahan dalam menghadapi ini," katanya.
Ketua DPRD NTB Baiq Isvie Rupaeda mengapresiasi aksi solidaritas Pemprov NTB kepada korban gempa magnitudo 7,7 yang menewaskan sedikitnya 69 orang. Menurut Isvie, solidaritas tersebut wajar terbangun karena NTB juga pernah merasakan kepedihan saat dilanda gempa magnitudo 7,0 pada 2018 lalu.
Terkait postur APBD-P 2026, Isvie memastikan DPRD NTB akan segera menindaklanjuti dan membahasnya sesuai regulasi yang berlaku.
"Pembahasan antara eksekutif dan legislatif ini diharapkan mampu memastikan kebijakan fiskal daerah benar-benar mendukung pertumbuhan ekonomi dan peningkatan pendapatan masyarakat," tandas Isvie.
