.webp)
DPRD Lombok Barat mengkritik langkah Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lombok Barat dalam menangani bencana kekeringan. Penyaluran air bersih menggunakan mobil tangki dinilai hanya menjadi solusi sementara dan tidak menyelesaikan persoalan.
Wakil Ketua Komisi IV DPRD Lombok Barat, Syamsuriansyah, mengatakan penyaluran air bersih menggunakan mobil tangki hanya mampu memenuhi kebutuhan warga dalam waktu singkat. Padahal, dia berujar, kebutuhan air bersih masyarakat berlangsung setiap hari.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Jangka pendek itu tidak efektif, tidak menyelesaikan masalah. Seperti yang dilakukan oleh Pemkab hari ini menghadirkan mobil tanki air," kata Syam, Selasa (11/8/2026).
Syam menilai air bersih merupakan kebutuhan dasar yang seharusnya dapat dijamin pemerintah. Dia menyebut Pemkab Lombok Barat gagal jika masyarakat harus membeli air untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
"Air ini menjadi kebutuhan penting dan mendasar masyarakat. Kalau masyarakat sampai membeli air begini, berarti gagal kita dalam menjamin kelangsungan hidup masyarakat," imbuh Ketua Fraksi Partai Perindo itu.
Dia pun meminta Pemkab Lombok Barat mulai menyiapkan solusi jangka panjang. Salah satunya dengan membangun jaringan pipanisasi yang menghubungkan sumber mata air dengan desa-desa yang terdampak kekeringan.
"Menyiapkan pipa yang terhubung dengan mata air. Lalu kemudian menghadirkan pipa menuju setiap desa terdampak, lalu dibuat penampungan air yang besar di sana," ujar Syam.
Syam meminta pembangunan infrastruktur tersebut dianggarkan melalui APBD Perubahan Lombok Barat 2026. Ia menilai menilai pembangunan infrastruktur jaringan air bersih lebih tepat dibandingkan menambah kendaraan tangki air.
"Jadi saya sarankan, yang begini-begini harus dianggarkan di pergeseran karena syaratnya sudah terpenuhi yakni memenuhi kebutuhan publik yang sangat mendesak," imbuhnya.
Sebelumnya, bencana kekeringan di Lombok Barat kian meluas dan telah berlangsung selama hampir dua bulan. Krisis air bersih memaksa warga bertahan dengan berbagai cara, mulai dari meminta air sumur bor untuk minum hingga menumpang mandi dan mencuci di rumah tetangga yang memiliki stok air.
Kepala Bidang Darurat dan Logistik BPBD Lombok Barat, Toni Hidayat, mengatakan kekeringan mulai melanda wilayah tersebut sejak 23 Juni 2026. Awalnya hanya tujuh desa yang terdampak, tapi kemudian meluas menjadi 11 desa.
"Sejak dilanda sebulan lebih, sekitar 17 ribu jiwa atau 5.793 Kepala Keluarga (KK) terdampak. Kekeringan sudah terjadi di lima kecamatan, 11 Desa, dan 49 Dusun," kata Toni pada 4 Agustus lalu.
