.webp)
Gedung Sekolah Dasar Negeri (SDN) 2 Seruni Mumbul, Kecamatan Pringgabaya, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat (NTB), rusak akibat gempa dahsyat pada 2018. Namun, hingga kini bangunan sekolah tersebut tak kunjung diperbaiki.
Supratman Hadi, salah seorang guru SDN 2 Seruni Mumbul, mengungkapkan kondisi gedung sekolah itu sudah memprihatinkan sejak 2015. Ketika gempa mengguncang Lombok pada 2018, bangunan tersebut ambruk saat siswa sedang belajar.
"Sudah rusak pada bagian dinding sejak 2015. Pada saat gempa dulu, atapnya ambruk. Beruntung tidak ada siswa yang kena, siswa kami waktu itu ketakutan," tutur Supratman, Selasa (11/8/2026).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Pantauan detikBali, kondisi salah satu ruangan di sekolah tersebut tidak beratap dan menyisakan puing-puing bangunan. Ada pula ruang kelas yang berlubang tanpa plafon serta retakan kecil pada dinding.
Menurut Supratman, kondisi paling mengkhawatirkan adalah ruang kelas 4, 5, dan 6. Plafon ruang kelas tersebut tampak mulai lapuk dan atapnya bocor.
"Makanya kalau hujan, kami mengambil inisiatif antisipasi. Anak-anak kami keluarkan dulu, cari di tempat teras-teras yang masih bagus. Takut jika tiba-tiba plafon ambruk," imbuhnya.
Kondisi tak kondusif akibat bangunan tidak layak itu sudah berlangsung bertahun-tahun, terutama saat musim hujan. Menurut Supratman, kondisi ini membuat siswa dan guru tidak tenang mengikuti proses belajar mengajar.
"Karena kondisi memang sudah parah. Anak-anak juga tidak nyaman, apalagi kalau belajarnya di teras," ujarnya.
Pihak sekolah telah melaporkan kondisi tersebut ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lombok Timur. Termasuk dengan mengajukan proposal perbaikan maupun menyampaikannya secara langsung.
"Beberapa bulan yang lalu kami coba membuat proposal lengkap dengan denah gambarnya semua, kami antar dan sampaikan ke Dinas," ucap Kepala SDN 2 Seruni Mumbul, Haerudin.
Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Lombok Timur, Lalu Bayan, mengatakan sekolah harus melaporkan kondisi kerusakan melalui Data Pokok Pendidikan (Dapodik) agar dapat mengikuti program perbaikan dari pemerintah pusat.
"Kalau sudah diusulkan, ditunggu saja respons dari pusat. Kalau dari sisi kerusakan masuk sekolah prioritas, tentunya tim verifikasi pusat melalui universitas akan turun langsung ke lokasi untuk melakukan validasi data," kata Lalu Bayan.
Ia menambahkan keterbatasan anggaran membuat Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lombok Timur tidak mampu menangani seluruh sekolah yang mengalami kerusakan. Menurutnya, pemerintah pusat akan memprioritaskan sekolah dengan tingkat kerusakan lebih dari 50 persen.
"Tapi tidak semua juga dapat sekarang, mungkin bisa tahun depan," jelas Lalu Bayan.
(iws/iws)
