.webp)
Puskesmas Bolo, Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat (NTB), kekurangan dokter. Kondisi itu memicu protes sekelompok massa yang tergabung dalam Aliansi Pemuda dan Mahasiswa Kecamatan Bolo, Kamis (30/7/2026).
Selain melayangkan protes, massa juga membentangkan spanduk yang bertuliskan 'PKM BOLO FOR SALE KRISIS DOKTER!' di depan Puskesmas Bolo. Hal itu sebagai bentuk kritik massa terhadap krisis dokter di fasilitas kesehatan (faskes) itu.
"Buat apa ada puskesmas megah, sarana lengkap, tetapi tidak ada dokter? Mending dijual saja," ucap koordinator aksi, M Ramadhan, saat dikonfirmasi detikBali.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ramadhan prihatin atas kekurangan dokter di Puskesmas Bolo. Kondisi tersebut akan berdampak bagi masyarakat luas. Kualitas layanan kesehatan yang menjadi salah satu kebutuhan masyarakat dikhawatirkan menurun.
"Jangan abaikan layanan dasar masyarakat. Pemerintah harus wajib memenuhi kekurangan dokter di Puskesmas Bolo," terang Ramadhan.
Ramadhan mendesak Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Bima untuk turun tangan mencarikan solusi kekurangan dokter di Puskesmas Bolo. Jika tidak, mereka mengancam akan menggelar aksi serupa dan membawa massa yang banyak.
Kepala Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Puskesmas Bolo, Nurjanah, mengungkapkan pelayanan kesehatan di faskes-nya berjalan seperti biasa di tengah protes pemuda dan mahasiswa.
"Ada memang tadi, tetapi cuma sebentar dan pelayanan tetap berjalan normal seperti biasa," terang Nurjanah.
Nurjanah mengakui Puskesmas Bolo kekurangan tenaga dokter dan sudah diumumkan sekitar seminggu lalu. Kini hanya satu dokter umum yang bertugas di Puskesmas Bolo.
"Tersisa hanya satu dokter umum saja. Kami sudah melayangkan surat pemberitahuan ke Dinkes Kabupaten Bima terkait kekurangan dokter ini," terang Nurjanah.
Sebagian pelayanan Puskesmas Bolo kini dialihkan sementara ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sondosia. Kebijakan tersebut terpaksa diberlakukan untuk melindungi keselamatan masyarakat akibat keterbatasan fisik dokter tunggal yang siaga 24 jam.
"Pelayanan dan kebijakan ini sifatnya sementara setelah ada penugasan dokter pengganti atau tambahan dari Dinkes," jelas Nurjanah.
(iws/iws)
