detikBali

NTB Rangking 4 Bencana Tertinggi di RI, 10 Wilayah Terancam Kekeringan

Terpopuler Koleksi Pilihan BaliNusra Awards 2026

NTB Rangking 4 Bencana Tertinggi di RI, 10 Wilayah Terancam Kekeringan


Sui Suadnyana, Ahmad Viqi - detikBali

Rapat Koordinasi Kebencanaan Daerah Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto bersama 10 kepala daerah NTB di Mataram, Jumat (24/7/2026). (Foto: Ahmad Viqi/detikBali)
Foto: Rapat Koordinasi Kebencanaan Daerah Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto bersama 10 kepala daerah NTB di Mataram, Jumat (24/7/2026). (Foto: Ahmad Viqi/detikBali)
Mataram -

Nusa Tenggara Barat (NTB) masuk wilayah dengan risiko tinggi terjadi bencana selama kurun waktu 2015 hingga 2025. Berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) selama tahun 10 tahun terakhir, Bumi Gora dilanda 61 bencana. Jumlah itu di bawah Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur.

Kepala Badan Penanggulangan Bencana (BNPB), Letjen TNI Suharyanto, mengatakan tingginya risiko bencana di NTB didukung oleh letak geografis. Bahkan, dari 514 kabupaten kota di Indonesia, tidak satupun daerah yang risiko bencananya rendah.

"Kalau kita berbicara letak geografis Indonesia. Jadi NTB itu nomor 4 tertinggi di Indonesia. Itu sudah tinggi sekali itu," kata Suharyanto saat Rapat Koordinasi Kebencanaan Daerah bersama 10 kepala daerah NTB di Mataram, Jumat (24/7/2026).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Berdasarkan data, Kabupaten Bima menjadi daerah di Bumi Gora paling sering terjadi bencana selama 10 tahun terakhir. Tercatat ada 12 kejadian bencana terjadi di Kabupaten Bima.

ADVERTISEMENT

"Jadi kami harap Pak Gubernur harus melakukan pemetaan risiko kebencanaan di daerahnya," pinta Suharyanto.

Kemudian, seluruh wilayah di NTB masuk kategori kuning untuk risiko ancaman bencana kekeringan. Lebih parahnya lagi, terdapat 50 kecamatan sudah dilanda kekeringan di NTB.

"Kebakaran hutan dan lahan di NTB relatif lebih sedikit. NTB dan NTT ini selalu tinggi kebakaran hutannya, tetapi tidak masuk daerah prioritas karena bukan lahan gambut," ujar Suharyanto.

Suharyanto mengeklaim penanganan kekeringan di Bumi Gora terbilang lebih mudah. Modifikasi cuaca bisa dilakukan di NTB. Kontur hutan di NTB terbilang tidak terlalu mengkhawatirkan.

"Makanya ada instruksi Presiden itu hanya enam provinsi yang masuk prioritas kebakaran hutan dan lahan karena susah dipadamkan itu ada di Sumatera dan Kalimantan," tegas Suharyanto.

Suharyanto meminta seluruh kepala daerah di NTB harus melakukan kajian risiko bencana untuk mengurangi risiko korban jiwa. Kajian risiko ini penting dilakukan karena rehabilitasi dan rekonstruksi biayanya jauh lebih besar.

Dari data BNPB, seluruh wilayah di NTB masuk kategori sedang dan tinggi risiko bencana kekeringan. Empat wilayah masuk risiko sedang antara lain, Kota Mataram, Lombok Barat, Lombok Utara, dan Lombok Tengah. Selain wilayah tersebut masuk kategori risiko tinggi.

Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal, menyoroti kondisi hutan di Dompu dan Bima. Laju kerusakan hutan di dua wilayah itu cukup tinggi. Kerusakan hutan itu juga menyebabkan tingginya risiko bencana di dua daerah tersebut.

"Jadi kita harus berhenti jadi pemadam kebakaran. Masalah di Dompu dan Bima ini masalah hutan yang sudah rusak. Bupati Bima dan Dompu nanti kita akan bahas mendalam bersama-sama memperbaiki hutan di sana," ujar Iqbal.

Iqbal mengatakan perbaikan hutan di dua wilayah tersebut harus segera diperbaiki. Jika tidak, apa pun jenis bantuan di dua daerah tersebut akan habis di perjalanan.

"Jadi bencana di sana sudah masuk kalender ya. Jadi kita harus sama sama melakukan penghijauan kembali ya. Ini harus menjadi catatan," jelas Iqbal.

Minta Sumur Bor

Pemprov NTB kemudian meminta bantuan pusat untuk membangun 106 sumur bor imbas ancaman bencana kekeringan akibat El Nino di Bumi Gora. Sebab, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) telah memprediksi fenomena cuaca ekstrem di NTB bakal melanda selama 10 bulan.

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) NTB, Sadimin, menjelaskan estimasi biaya untuk membangun satu titik sumur bor berkisar antara Rp 300 juta hingga Rp 350 juta. Artinya, total anggaran yang dibutuhkan untuk 106 titik mencapai sekitar Rp 31,8 miliar. Nilai anggaran tersebut bahkan bisa membengkak jika lokasi pengeboran memiliki cadangan air melimpah yang membutuhkan instalasi jaringan distribusi lebih besar.

Meski mengusulkan 106 titik sesuai data desa miskin ekstrem, mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) NTB ini menyebut kebutuhan riil di lapangan akan diverifikasi kembali. Sebab, tidak semua desa miskin ekstrem kekurangan air, dan tidak semua daerah kering memiliki cadangan air tanah.

"Belum tentu miskin ekstrem terus tidak ada air. Walaupun tidak miskin ekstrem, kadang-kadang tidak ada air juga," ujar Sadimin seusai rapat.



(hsa/hsa)











Hide Ads