.webp)
Komisi V DPRD Nusa Tenggara Barat (NTB) memanggil Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Dikpora) NTB imbas adanya puluhan siswa mengeluhkan sistem Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2026 tingkat SMA di Kota Mataram.
Pemanggilan ini dipicu sekitar 50 wali murid yang kebingungan. Musababnya, anak-anak mereka sempat dinyatakan lulus di sistem online, tapi mendadak ditendang dan hilang dari daftar saat hendak melakukan daftar ulang di salah satu SMA di Mataram.
Ketua Komisi V DPRD NTB, Lalu Sudiartawan, menegaskan adanya dugaan permainan penerimaan siswa baru ini harus diluruskan oleh kepala dinas agar tidak menjadi isu liar yang menggelinding di tengah masyarakat.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kami mengundang Pak Kadis berdasarkan beberapa isu di luar, terutama mengenai ada asosiasi wali murid yang menyampaikan bahwa daftarnya sudah lulus, sudah diterima, tetapi begitu daftar ulang, hilang," ujar Sudiartawan, Rabu (1/7/2026).
Politisi Gerindra ini mengungkapkan Dikpora NTB berdalih bahwa perubahan status "lulus" menjadi "gagal" itu terjadi karena sistem yang bergerak dinamis. Namun, dewan ogah percaya begitu saja dan menolak menarik kesimpulan sepihak.
"Kita akan konfrontasi kedua belah pihak dalam waktu dekat antara wali murid dan dinas. Jadi tidak ada rekomendasi dari Komisi V sebelum kami juga mendengar pihak wali murid," tegas Sudiartawan.
Komisi V pun memberikan ultimatum keras kepada Dikpora NTB agar carut-marut sistem ini tidak sampai mengorbankan hak pendidikan anak-anak di Mataram. Opsi membuka rombongan belajar (rombel) baru atau mendistribusikan siswa ke sekolah yang sepi peminat kini mulai digodok.
"Yang jelas jangan sampai ada anak yang tidak sekolah. Itu intinya penekanan kita kepada Kadis," cetusnya.
Kepala Dikpora NTB Syamsul Hadi meluruskan polemik status lulus yang sempat di-screenshot oleh para orang tua murid. Menurutnya, saat itu proses pemeringkatan belum final dan data masih bergejolak.
"Ada siswa yang tidak lulus karena itu gini, dia kan ketika di-screenshot bahwa dia dalam posisi hijau, itu pada posisi sebenarnya data itu masih bergerak, fluktuatif," kilah Syamsul.
Syamsul mengibaratkan sistem SPMB seperti bursa yang terus berubah setiap jam. Begitu ada calon siswa dengan nilai atau zonasi yang lebih prioritas masuk, maka otomatis siswa yang berada di posisi bawah akan langsung terdepak.
"Ya kan dia hijau, tapi begitu di jam berikutnya karena masih data bergerak itu maka dia akhirnya kemudian oh, tergeser ke bawah begitu," pungkasnya.
(hsa/hsa)
