.webp)
Data veteran di Nusa Tenggara Timur (NTT) diduga dimanipulasi. Akibatnya, banyak pejuang yang benar-benar bertempur justru tidak mendapat tunjangan, sementara yang tidak berhak malah menerima.
Hal itu disampaikan Kepala Pusat Veteran (Kapusvet) Badan Cadangan Nasional (Bacadnas) Kementerian Pertahanan (Kemhan), Brigjen TNI Asep Tardiana Wachgi, saat Rapat Koordinasi Tindak Lanjut Penyelesaian Masalah Keveteranan 2026 di Kupang, Kamis (25/6/2026).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Masih banyaknya informasi bahwa ada yang tidak berhak mendapatkan tunjangan veteran itu mereka dapat tunjangan. Tetapi, mereka yang benar-benar melakukan perjuangan khususnya di Timor-Timur mereka tidak dapat tunjangan," tegas Asep.
Sesuai data Bacadnas Kemhan, ada 6.085 veteran di NTT dari berbagai jenis. Mayoritas dari mereka adalah veteran Seroja, yakni pejuang di Timor-Timur periode 21 Mei 1975-17 Juli 1976.
Asep menegaskan masalah manipulasi data ini akan diselesaikan dengan berkoordinasi bersama PT Taspen, pemerintah daerah, Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI) NTT, serta jajaran korem dan kodim di NTT.
Ketua DPD LVRI NTT, AKBP (Purn) Stefanus Djawa Botha, mendukung langkah Kapusvet Bacadnas Kemhan yang ingin mengevaluasi veteran di NTT. Stefanus juga membenarkan saat ini jumlah veteran di wilayah NTT mencapai 6.085 ribu orang.
"Sesuai data di kami 6.085 ribuan. Itu belum riil juga karena banyak anggota veteran yang sudah menerima haknya sebagai anggota veteran tidak pernah mendaftarkan diri sebagai anggota veteran," jelas Stefanus.
"Dari data kami itu 6.085 veteran di NTT, namun belum ada laporan apakah ada yang sudah meninggal atau tidak, mereka tidak pernah lapor," tambah Stefanus.
DPD LVRI NTT, jelas Stefanus, mengalami kendala untuk melakukan pendataan secara riil jumlah pasti veteran. Sebab, DPD LVRI NTT tidak mempunyai anggaran untuk melakukan pengecekan langsung ke berbagai kabupaten.
"Kami tidak ada dukungan dari pemerintah daerah, jadi kita hanya punya modal semangat saja untuk bisa membangun organisasi ini, jelas Stefanus.
(iws/iws)
