.webp)
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Pemprov NTB) mulai mencairkan dana stimulan untuk program Desa Berdaya tahun anggaran 2026 senilai Rp 128 miliar. Sektor peternakan menjadi primadona yang paling banyak dipilih oleh desa-desa di NTB.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) NTB, Lalu Hamdi, mengungkapkan sebanyak 257 desa telah mengajukan proposal ke Pemprov NTB pada tahap pertama. Sebanyak 70% di antaranya mengajukan bantuan stimulan sektor pertanian dan peternakan.
"Desa Berdaya ini sebenarnya ada tiga, yaitu ketahanan pangan, pariwisata, dan lingkungan hidup. Hasilnya, sekitar 60 sampai 70% desa ternyata mendominasi mengambil tema peternakan, seperti budi daya ayam, bebek, dan sapi," ujar Hamdi, Selasa (23/6/2026).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menurut Hamdi, pilihan tersebut murni berdasarkan hasil musyawarah di tingkat desa yang disesuaikan dengan potensi lokal, bukan penunjukan sepihak. Pengelolaan usaha yang diajukan kepala desa fleksibel, bisa dilakukan secara swakelola, bekerja sama dengan kelompok masyarakat, koperasi hingga badan usaha milik desa (Bumdes).
Melalui program tematik ini, kata Hamdi, Pemprov NTB berharap roda ekonomi desa terus bergulir secara berkelanjutan melampaui tahun 2026. Target jangka panjangnya adalah memunculkan identitas dan klaster khusus berdasarkan keunggulan wilayah.
"Kita harapkan nanti jangka panjangnya muncul Desa Unggas, Desa Cabai, Desa Hortikultura hingga Desa Penggemukan Sapi. Jadi identitas dan potensi tiap desa itu akan kelihatan," tambah Hamdi.
Terkait progres pencairan, sudah ada 140 desa yang mengambil tema tunggal dan telah mendapatkan rekomendasi dari dinas teknis. Desa-desa ini langsung diarahkan untuk melengkapi berkas usulan pencairan ke Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) NTB.
Sementara itu, untuk 90 lebih desa yang memilih tema kombinasi (seperti gabungan peternakan dan pertanian), pihak dinas masih melakukan sinkronisasi dan perpaduan data rekomendasi.
"Bulan ini dan bulan depan sudah mulai cair. Ada yang sedang diverifikasi, ada yang kita minta kelengkapan berkasnya, dan ada juga yang sudah masuk di BPKAD untuk proses pencairan," tegas Hamdi.
Selain program Desa Berdaya Tematik, Pemprov NTB juga menggulirkan program Desa Berdaya Transformatif. Program ini menyasar kantong-kantong desa dengan tingkat kemiskinan ekstrem di NTB yang totalnya mencapai 106 desa. Namun, kata Hamdi, untuk tahun 2026, fokus intervensi baru dilakukan pada 40 desa percontohan.
Hamdi menjelaskan proses validasi data penerima bantuan dilakukan dengan sangat ketat guna menghindari salah sasaran.
"Awalnya tercatat ada 7.250 Kepala Keluarga (KK) miskin ekstrem di 40 desa tersebut. Setelah tim turun melakukan verifikasi lapangan, angkanya turun menjadi 6.711 KK karena ada yang sudah pindah atau meninggal dunia," jelasnya.
Dari angka 6.711 KK tersebut, DPMD NTB kembali melakukan penyaringan dan mengeluarkan 374 KK yang masuk kategori lansia tidak produktif dan hidup sebatang kara. Golongan ini nantinya akan dialihkan untuk dijamin penuh melalui skema Bantuan Sosial (Bansos).
Hasil akhirnya, didapatkan sebanyak 6.337 KK yang dinilai produktif dan layak menerima intervensi modal usaha. Tiap KK akan mendapatkan bantuan modal sebesar Rp 7 juta yang dicairkan satu kali (simultan).
"Bantuan Rp 7 juta per KK ini digunakan sebagai modal usaha. Syaratnya ada tiga: usahanya harus sesuai potensi desa, ada minat dari warga yang bersangkutan, dan pasarnya harus berkelanjutan," urai Hamdi.
Berbeda dengan program tematik, Hamdi berujar, penerima manfaat di program transformatif ini akan dikawal ketat oleh pendamping khusus selama dua tahun penuh, mulai dari rintisan awal hingga masyarakat tersebut benar-benar mandiri dan produktif.
Hamdi menegaskan Pemprov NTB berkomitmen menjaga transparansi anggaran agar tidak muncul program fiktif di lapangan. Tim gabungan dari DPMD beserta dinas teknis terkait kini sudah mulai turun ke bawah untuk melakukan monitoring awal.
"Kami pastikan dan beri penekanan bahwa uang ini wajib digunakan sesuai proposal dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang sudah disetujui dinas teknis. Untuk tahap awal ini kita monitor kesiapan polanya. Nanti di tahap pengawasan lanjutan, pihak Kejaksaan juga akan ikut terlibat," jelas Hamdi.
(hsa/hsa)
