.webp)
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Pemprov NTB) menargetkan operasional sea plane atau pesawat amfibi di Bendungan Batujai, Lombok Tengah, dapat beroperasi pada akhir Juli 2026. Saat ini, moda transportasi untuk wisatawan premium itu masih dalam tahap penyelesaian sejumlah perizinan.
Kepala Dinas Perhubungan NTB, Ervan Anwar, mengungkapkan proses pengurusan izin dilakukan secara serempak di NTB dan Bali yang menjadi salah satu titik lepas landas pesawat ini. Moda transportasi ini disiapkan khusus untuk memanjakan turis menuju sejumlah destinasi unggulan di Bumi Gora.
"Sedang mengurus perizinan. Mudah-mudahan targetnya akhir Juli atau awal Agustus sudah bisa berjalan," kata Ervan, Kamis (11/6/2026).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ervan menegaskan pemerintah tidak akan memaksakan percepatan operasional sebelum seluruh legalitas rampung. Selain izin penerbangan dari Kementerian Perhubungan (Kemenhub), pemanfaatan kawasan Bendungan Batujai juga masih berproses di Balai Wilayah Sungai (BWS).
"Kami tidak bisa memaksa karena harus legalitasnya terpenuhi dulu. Semua sedang berproses secara simultan, baik bendungannya maupun perizinannya," ujarnya.
Setelah seluruh persyaratan administrasi rampung, Ervan berujar, tahap berikutnya adalah pelaksanaan uji terbang (test flight) sebelum layanan komersial resmi dibuka untuk umum. Bendungan Batujai akan berfungsi sebagai landasan terapung, sekaligus titik lepas landas dan pendaratan utama.
"Kalau (perizinan) sudah oke, ya test flight jalan," kata Ervan.
Ervan mengeklaim tidak ada kendala berarti dalam proses yang sedang berjalan tersebut. Menurutnya, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lombok Tengah juga telah menyatakan kesiapannya untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat di sekitar bendungan.
"Bupati Lombok Tengah sudah oke, karena ada lahannya Pemkab Lombok Tengah di situ," kata Ervan.
Proyek pesawat amfibi ini diklaim bakal membawa dampak positif bagi perekonomian daerah. Kehadiran fasilitas ini diharapkan mampu mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Lombok Tengah melalui pemanfaatan aset lahan di kawasan bendungan.
Kepala Dinas Perhubungan NTB, Ervan Anwar. (Foto: Ahmad Viqi/detikBali)
(iws/iws)
