.webp)
Salah satu Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Desa Lingkok Berenge, Kecamatan Janapria, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB), diduga menyalurkan menu Makanan Bergizi Gratis (MBG) pada malam hari. Hal itu diketahui melalui video yang beredar di media sosial (medsos).
Berdasarkan informasi yang dihimpun detikBali, menu MBG itu disebut merupakan jatah bagi balita, bumil, busui (B3) yang disalurkan via kader posyandu. Kader posyandu pun mengeluhkan penyaluran menu MBG tersebut dilakukan sekitar pukul 21.30 Wita pada Kamis (9/4/2026).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Walhasil, kader posyandu tersebut kewalahan membagikan menu MBG itu kepada para penerima manfaat. Adapun, menu MBG berupa nasi kotak itu berisi lauk sayur kuah kuning dan beberapa biji kelengkeng.
"Tumben dait MBG tatong jam setengah sepulu malam. Buk berembe ibuk-ibuk yak lite bait. Lamun ndek sanggup jak yak alurn bansu taok bengan. (Tumben MBG diantar jam setengah sepuluh malam. Gimana ibu-ibu mau ke sini atau tidak? Kalau nggak, saya biarkan basi)," ucap kader posyandu dalam video yang beredar.
Salah satu warga Lingkok Berenge, Rindawanto Evendi, membenarkan kejadian tersebut. Ia menyebut menu MBG disalurkan hampir larut malam ke rumah kader posyandu sehingga tidak memungkinkan untuk didistribusikan kepada penerima manfaat dan dikhawatirkan akan basi.
"Tadi diantar ke rumah kader posyandu sudah setengah 10 malam," kata Rindawanto saat dikonfirmasi detikBali, Kamis malam.
Rindawanto menilai para pengurus SPPG tidak manusiawi karena membagikan MBG malam-malam dan mengganggu waktu istirahat kader posyandu. Ia pun menyinggung SPPG tersebut sudah beberapa kali melakukan hal yang menurutnya fatal.
"Karena SPPG ini sudah hampir puluhan kali melakukan hal fatal. Hari ini kader menolak karena diantarkan sudah terlalu malam," imbuh Rindawanto.
Hal fatal yang dia maksud adalah sejumlah kesalahan yang dilakukan pihak SPPG. Belum lama ini, dia berujar, dapur MBG tersebut menyalurkan buah busuk yang sudah berulat sehingga para penerima manfaat protes. Rindawanto meminta agar Badan Gizi Nasional (BGN) menindak SPPG tersebut.
"Intinya kami minta BGN langsung bertindak karena Satgas Lombok Tengah dan APH kami duga mandul," pungkasnya.
Kepala Regional Badan Gizi Nasional (BGN) NTB, Eko Prasetyo, berjanji akan menelusuri SPPG tersebut. Ia menegaskan setiap SPPG yang terbukti melakukan kesalahan akan diberikan sanksi.
"Kami cek. Tidak ada SOP seperti ini, kami telusuri dan minta keterangan ke SPPG-nya dulu," kata Eko.
(iws/iws)
