.webp)
Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT), Emanuel Melkiades Laka Lena, menyatakan pemerintah provinsi akan menghemat belanja 10 persen untuk mengantisipasi dampak ekonomi global dan nasional. Penghematan dilakukan melalui pemangkasan anggaran sebesar 10 persen di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemprov NTT.
Langkah ini diambil sebagai respons terhadap kondisi ekonomi yang tidak menentu, terutama akibat dampak peran Iran, Amerika, dan Israel.
"Kita bersyukur pemerintah tidak menaikan harga BBM, tapi BBM adalah salah satu faktor dari produksi ternyata beberapa harga barang sudah mulai naik," kata Laka Lena, Kamis (9/4/2026).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Laka Lena juga menyebutkan bahwa El Nino akan berdampak lebih serius di NTT dibandingkan tahun lalu. Karena itu, penghematan belanja dinilai penting untuk mengantisipasi kondisi ke depan.
"Kita menghemat belanja 10 persen ini dalam rangka, mengantisipasi berbagai kemungkinan yang akan ke depan ini yang perlu kesigapan kita dalam konteks anggaran dan sebagainya," tambahnya.
Dengan penghematan tersebut, pemerintah provinsi berharap dapat menyesuaikan diri dengan kondisi ekonomi yang tidak menentu serta memastikan ketersediaan anggaran untuk kebutuhan masyarakat.
DPRD NTT Minta Klarifikasi
Terpisah, Anggota DPRD NTT, Nelson Matara, menyambut baik keputusan pemerintah provinsi untuk menghemat belanja 10 persen. Namun, ia meminta klarifikasi lebih lanjut dari Gubernur NTT terkait kebijakan tersebut.
Nelson juga mempertanyakan belanja pegawai yang selama ini sudah melebihi 30 persen. Meski demikian, kondisi tersebut dinilai masih stabil. Ia pun meminta agar keputusan ini tidak diambil secara sepihak.
"Kami menyambut baik, apa yang disampaikan oleh pemerintah tapi ini butuh kajian bukan sekedar karena regulasi lalu kita harus mengikutinya secara baik," kata Nelson.
Ia meminta Gubernur NTT untuk membangun komunikasi yang baik dengan DPRD agar tidak menimbulkan persepsi buruk antar lembaga.
"Kami butuh peran komunikasi dari Pak Gubernur, agar supaya tidak ada persepsi buruk antara lembaga, baik itu di OPD pemerintahan maupun DPRD dalam lembaga pengawasan," tambahnya.
DPRD NTT hingga saat ini masih menunggu informasi resmi dari Gubernur NTT dan berharap adanya pembahasan lebih lanjut terkait keputusan tersebut.
"Kami tunggu adanya pembahasan agar kami bisa diskusikan, paling tidak rapat internal rapat antara DPRD dan Gubernur NTT," kata Nelson.
Untuk diketahui, Pemprov NTT telah menginstruksikan pemangkasan anggaran sebesar 10 persen pada setiap OPD di NTT, termasuk di Sekretariat DPRD NTT.
(dpw/dpw)
