.webp)
Pemerintah Kota (Pemkot) Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB), mencatat sekitar 49,5 hektare (ha) lahan pertanian terendam banjir akibat cuaca ekstrem yang melanda wilayah tersebut pekan lalu. Data Dinas Pertanian Kota Mataram menunjukkan, Kecamatan Sekarbela menjadi wilayah paling terdampak.
"Hampir semua lahan pertanian terendam banjir di Kecamatan Sekarbela karena berada di kawasan hilir," kata Kepala Dinas Pertanian Kota Mataram, Lalu Johari, saat diwawancarai di ruangannya, Rabu (28/1/2026).
Johari menjelaskan, dampak banjir paling besar terjadi di Kelompok Tani Karang Pule, Jempong Baru, Sekarbela, dengan luas lahan 30 hektare dan umur tanaman satu minggu. Banjir di lahan ini terjadi karena tanggul air yang jebol. Dari luas lahan 30 hektare, ada sekitar 17 hektare yang terdampak banjir.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Selain itu, banjir juga merendam lahan Kelompok Tani Pade Ate seluas 2 hektare dari total lahan baku sawah 16,23 hektare. Sementara lahan milik Kelompok Tani Tabu Suka Maju, Sinar Terang, dan Kembang Sari terdampak masing-masing sekitar 0,5 hektare dengan umur tanaman padi mencapai 80 hari.
Sebagai langkah penanganan, petugas melakukan penyedotan air yang menggenang di area persawahan menggunakan mesin pompa. Penanaman ulang akan dilakukan apabila tanaman masih terendam hingga satu minggu ke depan akibat tingginya curah hujan.
"Untuk tanaman yang memasuki tahap panen, akan dilakukan panen langsung agar bulir padi tidak rusak atau membusuk," ujarnya.
Ia menambahkan, lahan milik Kelompok Tani Kembang Sari dan Suka Maju masih bisa dipanen, meski hasil produksi menurun akibat terendam banjir. Sementara Kelompok Tani Karang Pule, Pade Ate, dan Geguntur masih menunggu air surut untuk menentukan langkah lanjutan.
"Poktan Karang Pule, Pade Ate dan Geguntur masih menunggu air surut, untuk bisa mengambil tindakan selanjutnya," sambung Johari.
Sebelumnya, cuaca ekstrem yang melanda Kota Mataram menyebabkan sekitar 800 kepala keluarga (KK) atau 4.000 jiwa terdampak banjir rob dan luapan Sungai Jangkok. Lokasi terdampak tersebar di Jempong Baru, Tanjung Karang, hingga Ampenan Selatan dan Kelurahan Bintaro.
"Kalau kami totalkan ada 800 KK yang terdampak, ada yang karena abrasi, banjir rob, dan luapan Sungai Jangkok. (Lokasinya) di Kopajali Jempong Baru, Tanjung Karang, Ampenan Selatan di Penghulu Agung hingga di Kelurahan Bintaro, Ampenan," kata Pelaksana Tugas (Plt) Kalak BPBD Kota Mataram, Muzaki, saat diwawancarai detikBali, Senin (26/1/2026).
Pemkot Mataram telah menetapkan status tanggap darurat selama 14 hari akibat bencana tersebut. Rumah yang rusak akibat bencana juga bakal diperbaiki. Anggaran perbaikannya mencapai Rp 65 juta untuk kategori rumah rusak berat.
BBWS Butuh Ratusan Miliar Keruk Sedimentasi Puluhan Sungai di NTB
Puluhan sungai di Nusa Tenggara Barat (NTB), baik di Pulau Lombok maupun Sumbawa, membutuhkan revitalisasi akibat sedimentasi yang cukup parah. Kondisi tersebut dinilai berpotensi memperparah banjir saat hujan deras melanda daerah aliran sungai (DAS).
Kepala Bidang Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Alam Balai Besar Wilayah Sungai Nusa Tenggara 1, Lukman Nurzaman, menjelaskan keterbatasan anggaran membuat BBWS belum bisa melakukan revitalisasi puluhan sungai di Lombok dan Sumbawa.
"Tahun ini anggaran kita dipangkas untuk program Swasembada Pangan pemerintah pusat. Jadi belum maksimal melakukan revitalisasi sungai di Lombok dan Sumbawa," kata Lukman, Rabu (28/1/2026).
Meski demikian, BBWS NTB tetap memprioritaskan revitalisasi pada sungai-sungai yang kerap meluap dan menyebabkan banjir. Beberapa wilayah yang menjadi prioritas antara lain Bima, Dompu, Sekotong, dan Lombok Tengah.
"Sementara sungai dilakukan revitalisasi yang terdampak banjir seperti di Sekotong dan desa Kabul itu prioritas," ujarnya.
Lukman menyebutkan, jumlah sungai yang membutuhkan pengerukan sedimentasi mencapai puluhan dan tersebar di berbagai wilayah NTB, mulai dari Lombok hingga Sumbawa.
"Banyak banget ya sampai Sumbawa Bima Dompu. Ada puluhan," ujarnya.
Ada pun kebutuhan anggaran untuk melakukan revitalisasi puluhan sungai itu belum bisa ditaksir. Musababnya, banyak aliran sungai seperti di Dompu dan Bima terjadi sedimentasi cukup parah.
"Di Dompu itu diperparah juga karena alih fungsi lahan. Kalau kami tangani semua bisa ratusan miliar ya. Kira-kira segitu ya," tandas Lukman.
Sebelumnya, Kepala Bidang Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Alam BBWS NTB Lukman Nurzaman mengatakan siap menindaklanjuti surat rekomendasi pemanfaatan pasir yang menutupi sedimentasi sungai Pampang Desa Kabul, Lombok Tengah.
"Kami akan segera proses surat rekomendasi pemanfaatan pasir. Mudahan sampai dua hari ini ada jawaban sesuai dengan prosedur," ujar Lukman.
Lukman juga memastikan, petugas dari BBWS NTB akan turun mengecek pada Rabu (28/1) untuk mengecek kondisi sedimentasi sungai Pampang dan Dam Bendungan Pengga yang dikeluhkan warga.
"Besok kami akan turun cek. Tujuan kami untuk memastikan kondisi disana. Kalau sudah final kami nanri akan turunkan alat berat ke sana," ujar Lukman.
Lukman menepis isu lambannya penanganan banjir akibat luapan Sungai Mampang di Desa Kabul. Menurut dia, pihak BBWS telah menyusun jadwal untuk mengecek sedimentasi sungai Pampang di Desa Kabul.
"Jadi kami tidak kesulitan ya. Selama ini kan ada penghematan anggaran untuk pengerukan sungai dialihkan ke Swasembada pangan," katanya.
(nor/nor)
