.webp)
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Nusa Tenggara Barat (NTB) menegaskan komitmennya untuk mewujudkan ruang yang aman bagi perempuan dan anak di Bumi Gora. Komitmen tersebut disampaikan dalam rangkaian kegiatan Peringatan 16 Hari Anti Kekerasan terhadap Perempuan (HAKTP), Hari Ibu Nasional ke-97, dan HUT ke-67 NTB.
Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal menyampaikan secara terbuka komitmen moral dan politik pemerintah daerah untuk menghadirkan perlindungan nyata bagi perempuan dan anak. Ia menegaskan upaya tersebut bukan sekadar janji politik.
"Jujur saja, belum banyak yang kami lakukan. Tapi saya punya mimpi, suatu saat NTB ini akan menjadi daerah yang aman dan nyaman bagi perempuan dan anak. Ini bukan sekadar janji politik, tetapi janji moril," tegas Iqbal, Senin (15/12/2025).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Iqbal juga menyampaikan permohonan maaf atas keterbatasan capaian selama masa pemerintahannya yang baru berjalan sembilan bulan. Mantan Dubes Indonesia untuk Turki itu memastikan agenda perlindungan dan pemberdayaan perempuan serta anak akan menjadi mesin intervensi baru dalam pembangunan daerah.
"Perayaan ini mengingatkan kita semua untuk melakukan mainstreaming perlindungan dan pemberdayaan perempuan dan anak. Mari bekerja bergandengan tangan untuk memastikan mereka merasa aman di NTB. Bagian dari kemakmuran adalah rasa aman itu sendiri," ujarnya.
Ketua Partisipasi Masyarakat Komnas Perempuan Raden Sukendar atau yang akrab disapa Kang Deden, memberikan apresiasi kepada Pemerintah NTB yang dinilai memiliki respons berbeda dan lebih progresif dalam isu perlindungan perempuan dan anak.
"Terima kasih sejak awal sudah mem-back up kami. Sambutan dari Pemerintah NTB ini memang lain. Dari 16 titik kampanye 16 Hari Anti Kekerasan terhadap Perempuan, NTB dipilih karena merupakan daerah kepulauan yang sering terlupakan dalam pemenuhan hak-hak perempuan," ungkapnya.
Menurutnya, kampanye tersebut menegaskan bahwa seluruh pihak memiliki peran dalam mengembalikan ruang aman bagi perempuan dan anak. Penanganan kekerasan tidak dapat hanya dibebankan kepada pemerintah atau Komnas Perempuan, tetapi membutuhkan keterlibatan masyarakat.
"Maka tujuan NTB Makmur Mendunia akan semakin kuat. Insyaallah, mulai hari ini NTB benar-benar mendunia dalam komitmen perlindungan perempuan," tambahnya.
(dpw/dpw)
