.webp)
Ketua DPD PDI Perjuangan Nusa Tenggara Barat (NTB), Rachmat Hidayat, mengadukan sejumlah persoalan di NTB kepada Ketua DPP PDIP Ganjar Pranowo. Termasuk salah satunya kasus uang 'siluman' dari penyerahan dan pengelolaan anggaran pokok-pokok pikiran (Pokir) DPRD NTB 2025.
Hal itu disampaikan Rachmat saat pembukaan Konferensi Daerah (Konferda) PDIP NTB di Hotel Lombok Raya, Mataram, NTB, Senin (27/10/2025). Selain Ganjar, kegiatan itu juga dihadiri oleh Ketua DPP PDIP Bidang Keanggotaan dan Organisasi, Andreas Hugo Pareira.
"Pak Ganjar, Pak Andreas, NTB ini lagi heboh sama dana siluman dan dana lain yang disalahgunakan. Di Polda heboh, Kejati heboh, Kejagung, pun heboh," kata Rachmat.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Rachmat mengaku malu dengan kasus dana pokir yang sedang ditangani Kejaksaan Tinggi (Kejati) NTB. Sejumlah anggota DPRD NTB pun sudah diperiksa terkait kasus uang 'siluman' dari penyerahan dan pengelolaan anggaran Pokir 2025 tersebut.
"Saya mohon apa yang sedang terjadi di NTB ini agar betul-betul diteropong. Ini kejadian benar-benar memalukan. Rakyat kecil pun tahu," imbuh Rachmat.
Ganjar buka suara terkait kasus uang 'siluman' dari penyerahan dan pengelolaan anggaran pokir DPRD NTB 2025. "Saya tidak tahu detailnya, tapi tadi sudah dibahas di komisi politik, soal isu-isu lokal yang muncul," kata Ganjar.
Ganjar mengatakan partai akan menugaskan kader PDIP di DPRD NTB untuk menelusuri dugaan adanya dana siluman tersebut.
"Kami bisa berikan tugas kepada kawan-kawan kami di DPRD sehingga mereka bisa mengecek dana siluman itu apa saja. Bagaimana (itu bisa) terjadi," sambung Ganjar.
Ganjar menambahkan, dirinya juga mendapat informasi bahwa praktik dana siluman itu berkaitan dengan adanya middle high nota atau nota ganda dalam proses anggaran. "Kemarin katanya ada middle high nota, dan mudah-mudahan itu bisa dibereskan oleh partai," tandasnya.
Sebelumnya, sejumlah anggota DPRD NTB kembali mengembalikan uang ke Kejati NTB terkait dugaan uang 'siluman' dari penyerahan dan pengelolaan anggaran Pokir 2025. Total uang yang telah diterima Kejati NTB kini mencapai lebih dari Rp 2 miliar.
Sebelumnya, Kejati NTB telah menerima pengembalian uang dari sejumlah anggota DPRD NTB sebesar Rp 1,8 miliar saat kasus masih dalam tahap penyelidikan. Adapun, kasus dugaan uang "siluman" tersebut naik ke tahap penyidikan setelah penyidik menemukan adanya perbuatan melawan hukum.
Pada tahap penyidikan, sejumlah anggota DPRD NTB telah diperiksa penyidik. Termasuk Ketua DPRD NTB Baiq Isvie Rupaeda, Wakil Ketua II DPRD NTB Yek Agil, dan Wakil Ketua III DPRD NTB Muzihir.
(iws/iws)
