.webp)
Pemerintah Kota (Pemkot) Mataram tengah menggodok pendapatan asli daerah (PAD), khususnya pada tiga organisasi perangkat daerah (OPD) dengan jumlah penerimaan terbesar. Hal ini dilakukan agar Pemkot Mataram mandiri fiskal.
Upaya Pemkot Mataram untuk mandiri fiskal karena tak ingin terus-menerus bergantung pada dana dari pusat. Terlebih, dana transfer ke daerah (TKD) dari pusat ke Pemkot Mataram dipotong mencapai Rp 370 miliar pada 2026.
"Kami harus kemandirian fiskal, salah satunya dari PAD. (Kami bisa godok) PAD-PAD yang sumbernya besar, misalkan parkir, pasar, dan kebersihan," Sekretaris Daerah (Sekda) Mataram, Lalu Alwan Basri, saat diwawancarai di ruangannya, Kamis (24/10/2025).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Alwan mengungkapkan ahli berpendapat PAD yang bersumber dari retribusi parkir (Dinas Perhubungan), kebersihan (Dinas Lingkungan Hidup), dan perdagangan (Dinas Perdagangan) bisa ditingkatkan. Menurutnya, tiga OPD tersebut memiliki sumber PAD yang terbilang besar. Sayangnya, retribusi pajak masing-masing dinas tersebut kerap tidak melampaui target.
"(Maka dari itu) ada saran dan masukan dari ahli, Pak Iwan, (untuk) menerapkan sanksi kepada masyarakat yang parkir. (Jadi masyarakat wajib bayar parkir pakai QRIS, dan bukan tunai), jadi yang disanksi itu konsumennya, bukan jukir-nya (untuk mengejar target PAD perparkiran)," tutur Alwan.
Alwan menjelaskan OPD-OPD dengan sumber PAD besar nantinya memiliki beban untuk meningkatkan retribusi, pajak, serta menggenjot kemandirian fiskal. "Ada tambahan beban untuk retribusi dan pajak (dari masing-masing OPD)," ujarnya.
Diberitakan sebelumnya, pemangkasan dana TKD dari pusat ke Pemkot Mataram bertambah Rp 100 miliar. Walhasil, pemangkasan dana TKD yang awalnya sebesar Rp 270 miliar menjadi Rp 370 miliar.
Penambahan pemangkasan dana TKD sebesar Rp 100 miliar kali ini berasal dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBCHT). Pemkot Mataram akan memangkas beberapa rencana belanja seusai dana TKD dipotong lagi.
(hsa/hsa)
