.webp)
Kejaksaan Negeri (Kejari) Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB), meluncurkan Program Jaksa Masuk Pesantren. Program tersebut merupakan bagian dari penyuluhan hukum bidang intelijen sebagai upaya pencegahan kekerasan seksual terhadap anak di lingkungan pendidikan pesantren.
"Program ini wujud nyata Kejaksaan Negeri Lombok Tengah akan menindak tegas pelaku kekerasan seksual terhadap anak," kata Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Lombok Tengah, Putri Ayu Wulandari, saat memberikan sosialisasi kepada ratusan pengurus Ponpes di ballroom kantor Bupati Lombok Tengah, Selasa (21/10/2025).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Kegiatan perdana program ini diikuti 487 peserta, terdiri atas 291 kepala madrasah tsanawiyah (MTs) dan 196 kepala madrasah aliyah (MA).
Menurut Wulandari, dunia pendidikan seharusnya menjadi ruang aman bagi anak didik untuk belajar dan membentuk karakter. Namun, ia mengakui bahwa lingkungan pendidikan kerap juga menjadi lokasi terjadinya kekerasan, perundungan, hingga pelecehan seksual.
"Namun di sisi lain bahwa lingkungan pendidikan tidak jarang menjadi lokasi yang berpotensi terjadi kekerasan, bullying, narkoba bahkan kasus pelecehan seksual. Hal ini tidak hanya melanggar hukum tapi juga mencederai norma-norma yang ada selama ini," ungkapnya.
Ia menegaskan kehadiran jaksa di pesantren merupakan langkah strategis dalam memberikan edukasi hukum agar pesantren tetap menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi para santri.
"Kasus kekerasan seksual yang ditangani jaksa di tahun 2023 ada 13 perkara. Kemudian 2024 naik menjadi 20 perkara dan 2025 naik lagi menjadi 28 perkara. Semoga di tahun-tahun berikutnya tidak ada lagi kasus kekerasan seksual dan kami berkomitmen memberikan tuntutan maksimal kalau dalam kasus-kasus kekerasan seksual," bebernya.
Sementara itu, Sekda Lombok Tengah Lalu Firman Wijaya menyampaikan ponpes adalah benteng moral dan akhlak bangsa. Dari pesantren lah lahir para generasi yang berilmu, beriman dan berakhlak karimah, calon pemimpin bangsa yang membawa nilai-nilai keislaman dan kebangsaan.
Namun, di tengah tantangan zaman, pesantren juga tidak lepas dari ancaman kekerasan, termasuk kekerasan seksual.
"Kita tentu sangat prihatin jika kekerasan semacam ini terjadi di lingkungan pendidikan. Apalagi di pesantren yang sejatinya menjadi tempat menuntut ilmu, membentuk karakter, dan menanamkan nilai-nilai moral," sambungnya.
Oleh karena itu, Jaksa Masuk Pesantren ini menurutnya sangat penting untuk diapresiasi. Sebab, jaksa tidak hanya menjalankan fungsi penegakan hukum, tetapi juga fungsi edukasi dan pencegahan dengan cara menyentuh langsung lingkungan pendidikan berbasis keagamaan.
"Kekerasan seksual bukan hanya persoalan hukum, tetapi juga persoalan moral dan kemanusiaan, korban tidak hanya mengalami luka fisik tetapi juga luka batin yang mendalam. Oleh karena itu, pencegahan jauh lebih penting dari pada penindakan," imbuhnya.
Firman menyampaikan Pemkab Lombok Tengah berkomitmen untuk terus bekerja sama dengan aparat penegak hukum, lembaga pendidikan dan tokoh agama dalam membangun sistem perlindungan yang kuat. Ia berharap melalui jaksa masuk ponpes ini para santri dan ustad dan ustadzah dapat memahami apa yang dimaksud dengan kekerasan seksual.
"Yang paling penting bagaimana menumbuhkembangkan budaya saling menghormati dan menjaga martabat sesama manusia. Jangan pernah ragu untuk berbicara jika melihat atau mengalami hal yang tidak pantas. Suara kalian penting, keberanian kalian menyelamatkan banyak orang," pungkasnya.
(nor/nor)
