.webp)
Rencana pembangunan Sekolah Garuda di Kebun Raya Lemor (KRL), Desa Suela, Kecamatan Suela, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat (NTB), dibatalkan. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lombok Timur terpaksa mencari lahan lain karena rencana pembangunan Sekolah Garuda di KRL ditolak warga.
Bupati Lombok Timur, Haerul Warisin, mengatakan pembatalan pembangunan Sekolah Garuda di KRL setelah mendengar banyaknya masukan dari sejumlah tokoh masyarakat dan penolakan dari mahasiswa.
"Kami sudah laporkan ke kementerian terkait karena lahan yang ada di Lemor, sejak awal itu dihajatkan sebagai kebun raya dan di sana juga berdekatan dengan sumber air (atau) mata air meskipun lokasinya di seberang jalan raya," kata bupati yang akrab disapa Iron tersebut, Selasa (7/10/2025).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Iron juga mengapresiasi kritikan dan masukan yang dilontarkan kepadanya dari para tokoh masyarakat dan mahasiswa terkait lokasi pembangunan Sekolah Garuda. Menurutnya, hal tersebut wajar, sehingga saat ini ia telah meminta lahan ke Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB di Lombok Timur.
"Masyarakat wajar memberikan masukan, demo dari mahasiswa juga itu bagus sebagai kritikan kepada kami sehingga saya telah meminta lahan ke pemprov untuk lokasi pembangunan sekolah unggulan ini dan sudah diberikan. Saat ini masih dalam proses," ujar Iron.
Iron mengungkapkan lokasi yang telah diusulkan tersebut berada di kawasan Menanga Baris, Kecamatan Pringgabaya dengan luas lahan sekitar 30 hektare.
Sebelumnya, sejumlah mahasiswa dan pemuda menolak rencana pembangunan Sekolah Garuda di KRL, Desa Suela, Kecamatan Suela, Lombok Timur, NTB. Mereka khawatir pembangunan SMA Garuda Nusantara itu akan mengancam ekosistem kawasan hutan lindung tersebut.
Penolakan tersebut disampaikan para mahasiswa dan pemuda dari Aliansi Gumi Patuh Karya. Hal itu diutarakan saat audiensi bersama Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Lombok Timur.
"Apa pun skema yang ditawarkan oleh Pemkab (Pemerintah Kabupaten) Lombok Timur, kami tetap menolak," ujar Azhar Pawadi, salah satu perwakilan aliansi mahasiswa di gedung DPRD Lombok Timur, Jumat (26/9/2025).
Azhar lantas membeberkan alasan penolakan pembangunan SMA Garuda Nusantara di KRL. Menurutnya, kebun raya tersebut selama ini dimanfaatkan untuk rekreasi, pendidikan, penelitian hingga konservasi.
KRL sendiri dibagi menjadi dua zonasi, yakni kawasan insitu dan eksitu. Zona insitu termasuk kawasan hutan lindung, sedangkan eksitu berada di kawasan yang saat ini diperuntukkan sebagai tempat rekreasi, pendidikan, maupun konservasi.
Azhar menegaskan para mahasiswa dan pemuda di daerah itu tidak pernah menolak pembangunan fasilitas pendidikan seperti sekolah unggulan. Menurutnya, mereka hanya menolak lokasi pembangunan sekolah unggulan tersebut di KRL.
"Kami tidak menolak pendidikan, yang kami tolak itu lokasi bangunanya di KRL. Silakan Pemkab cari aset yang lain seperti di Pekosong, Pringgabaya," imbuh Azhar.
(hsa/hsa)
