.webp)
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat (NTB), memperketat pengawasan menu program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk ibu hamil (bumil), ibu nifas (bupas), dan balita. Pengetatan pengawasan dilakukan untuk mencegah keracunan.
Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Lombok Timur, Ahmat, mengatakan telah menyiapkan tim pendamping keluarga (TPK) di desa untuk terlibat dalam pengawasan pendistribusian masing-masing satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG).
"Masing-masing TPK nanti akan ikut mengawasi pendistribusian bagi bumil, bupas, maupun balita (B3). Nanti akan ada dana operasionalnya," kata Ahmat saat diwawancarai detikBali, Kamis (2/10/2025).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
TPK, tutur Ahmat, bertugas mengawasi pendistribusian menu MBG kepada penerima manfaat di masing-masing desa. Hal tersebut dilakukan untuk memastikan MBG diterima dalam keadaan baik dan menghindari permasalahan seperti keracunan.
"Misalnya nanti sebelum didistribusi, makanan tersebut harus di cek terlebih dahulu, apakah tidak mengalami perubahan dari segi warna dan baunya," jelas Ahmat.
Masing-masing SPPG, jelas Ahmat, minimal akan melayani 10 persen data B3 dari jumlah sasaran. Sehingga, sangat penting keterlibatan TPK dalam melakukan pengawasan.
"Minimal 10 persen dapur melayani data dari B3, ini bisa lebih sehingga peran TPK penting untuk melakukan pengawasan," ujar Ahmat.
DP3AKB Lombok Timur juga akan melakukan koordinasi bersama SPPG sebagai bentuk kolaborasi dalam menyukseskan program MBG khusus bagi B3. Sebanyak 3.000 lebih TPK akan dikerahkan serta dibekali dengan surat tugas sebagai bentuk legalitas ketika melakukan pengawasan.
"Nanti akan kami berikan surat tugas dari dinas, bila perlu nanti kami lengkapi dengan id card supaya SPPG bisa mengenali," imbuh Ahmat.
(iws/iws)
