.webp)
Pemerintah Kota (Pemkot) Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB), tengah mempersiapkan pengajuan surat ke Badan Kepegawaian Negara (BKN) untuk melakukan uji kompetensi guna merotasi sejumlah kepala organisasi perangkat daerah (OPD). Rotasi dilakukan untuk memberi penyegaran pada pimpinan OPD dengan masa jabatan yang cukup lama.
"Prosedurnya, kami ajukan dahulu ke BKN, kami izin dahulu untuk melakukan uji kompetensi pejabat eselon dua. Nanti timnya pak wali yang (tinggal) menunjuk," kata Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Mataram, Taufik Priyono, saat ditemui di DPRD Mataram, Senin (17/3/2025).
Selain meminta ke BKN, Pemkot Mataram juga akan meminta izin kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sebelum merotasi sejumlah kepala OPD. Izin kepada Kemendagri dilakukan terakhir setelah proses di BKN selesai.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Pria yang akrab disapa Yoyok itu menegaskan rotasi pejabat eselon II di Pemkot Mataram sangat mendesak untuk dilakukan. "Karena masa kerja ya, (masa kerja) yang lebih dari dua tahun itu banyak. Sementara, kami melakukan rotasi, baru kami akan lihat jabatan yang kosong (mana saja), yang (nanti) akan di lelang," jelasnya.
Hingga kini ada sebanyak delapan jabatan yang kosong di Pemkot Mataram. Jabatan itu adalah Dinas Perdagangan (Disdag), Asisten III Setda Kota Mataram, staf ahli, Dinas Pertanian, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Badan Riset dan Inovasi Daerah (Brida) Mataram.
Sebelumnya, Wali Kota Mataram Mohan Roliskana, mengatakan rotasi sejumlah kepala OPD di Pemkot Mataram akan dilakukan setelah Idul Fitri. "Perlu ada penyegaran-penyegaran biar (kami) bisa men-drive ide dan gagasan inovasi mereka," kata Mohan.
Menurut Mohan, penyegaran masing-masing OPD sangat perlu dilakukan, khususnya pada pimpinan OPD dengan masa jabatan yang cukup lama. Terlebih, untuk kepala OPD yang sudah menjabat hingga enam tahun.
"Kalau terlalu lama (di satu tempat), potensi untuk terjadinya maladministrasi dan lain-lain bisa berpengaruh. Jadi, penyegaran itu kami butuhkan untuk me-refresh mesin birokrasi," jelas Mohan.
"Proses setelah Lebaran, itu pasti saya lakukan (rotasi pejabat). Di samping kebutuhan, tentu sesuai kualitas sumber dayanya juga. Jadi bukan sekadar pergeseran-pergeseran, tetapi sesuai dengan kemampuan SDM (Sumber Daya Masyarakat)-nya juga," tegas Mohan.
(iws/iws)
