.webp)
Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) terpilih, Lalu Muhamad Iqbal dan Indah Dhamayanti Putri, memastikan akselerasi program akan menjadi prioritas pada triwulan pertama setelah dilantik pada Maret 2025.
Ketua Tim Transisi Gubernur Terpilih, Adhar Hakim, mengatakan sejumlah program membutuhkan percepatan pada masa transisi pemerintahan. Untuk itu, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemerintah Provinsi NTB diminta segera menyesuaikan program dan anggaran.
"Iqbal-Dinda selalu memahami ada yang namanya fatsun politik yang harus kami hormati terhadap rezim lama. Kita tahu APBD 2025 sudah disusun dan penyusunan RPJMD on progress dan sedang berkoordinasi dengan Bappeda NTB," ujar Adhar, Rabu (15/1/2025).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Adhar menambahkan, tantangan besar pada triwulan pertama hingga semester pertama adalah memastikan masyarakat memahami proses perencanaan dan penganggaran yang dilakukan oleh pemerintahan sebelumnya. Yang bertanggung jawab atas anggaran 2025 adalah gubernur terpilih. Karena itu, perlu kesamaan persepsi di antara semua pihak.
Menurutnya, tim transisi telah mengkomunikasikan visi dan misi "NTB Makmur Mendunia" kepada seluruh OPD. Rapat koordinasi akan terus dilakukan hingga menjelang pelantikan.
Semua pengadaan barang dan jasa sebelum pelantikan harus ditunda sesuai surat edaran Kemendagri dan Kemenkeu. Ini penting untuk memastikan program gubernur terpilih berjalan optimal.
Sekretaris Daerah NTB, Lalu Gita Ariadi, menyatakan bahwa Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) telah diminta mengawal transisi ini agar kebutuhan pemerintahan di masa depan dapat diakomodasi. Penyusunan RPJMD telah dikoordinasikan dengan tim transisi.
"Ya, tim transisi kepala daerah baru sudah berkoordinasi," ujarnya.
Gita juga memastikan anggaran belanja daerah akan dioptimalkan untuk mendukung program kerja Iqbal-Dinda. Tender pengadaan barang dan jasa belum dilakukan, kecuali belanja rutin seperti gaji, listrik, dan air.
Jabatan Kosong Diisi Orang Kompeten
Selain itu, Iqbal-Dinda berkomitmen mengisi 11 posisi kosong di lingkungan Pemerintah Provinsi NTB dengan individu yang kompeten.
Posisi kosong tersebut mencakup jabatan Inspektur, Kepala BPKAD, Kepala BKD, Kepala Dinas PUPR, hingga beberapa jabatan eselon II lainnya. Ketua Tim Transisi, Adhar Hakim, menegaskan pengisian jabatan adalah hak prerogatif gubernur terpilih.
"Pak Iqbal akan membangun tradisi dan praktik dalam agenda besar pemerintahan yang meritokrat," ujar Adhar.
Ia menambahkan, pasangan Iqbal-Dinda tengah mempersiapkan landasan kepemimpinan untuk lima tahun ke depan. "Kami minta sabar dalam menunggu keputusan gubernur untuk jabatan lowong ini," tandas Adhar.
(dpw/gsp)
