.webp)
Pemerintah Kota (Pemkot) Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB), membutuhkan dukungan penuh dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB untuk menyuarakan proyek pembangunan riprap atau pemecah gelombang ke pemerintah pusat. Pasalnya, untuk pembangunan riprap di sepanjang 9 kilometer garis pantai Kota Mataram membutuhkan anggaran Rp 145 miliar.
"Saya sudah sampaikan (kepada Gubernur NTB terpilih Lalu Muhamad Iqbal) bahwa kondisi kebencanaan yang kita hadapi sampai saat ini. Memang kalau riprap ini butuh intervensi dari kementerian. Setidaknya, Pemprov NTB bisa mengafirmasi yang jadi harapan kami," kata Wali Kota Mataram Mohan Roliskana saat ditemui di Kantor Wali Kota Mataram, Selasa (14/1/2025).
Sebagai informasi, beberapa waktu lalu, Pemkot mataram telah mengajukan proposal pembangunan riprap ke Kementerian PUPR. Namun, hingga kini belum ada respons.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Mohan berharap, anggaran untuk membangun riprap untuk kaawasan Bintaro, Ampenan, hingga Mapak di Sukarbela itu bisa terealisasi secepatnya. Sehingga masyarakat tak perlu khawatir ketika cuaca ekstrem mulai melanda Kota Mataram.
Mengingat, ketika cuaca buruk terjadi, kawasan rumah warga yang ada di sepanjang garis pantai Kota Mataram kerap diterpa banjir rob. Sehingga tidak sedikit rumah warga yang hancur karena gelombang tinggi.
"Nanti detail-detailnya kami cari (untuk permasalahan riprap)," kata Gubernur NTB terpilih Lalu Muhamad Iqbal saat ditemui di kantor Wali Kota Mataram, Senin (13/1/2025).
Sebelumnya, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Mataram Lale Widiahning menjelaskan, anggaran Rp 145 miliar untuk pembangunan riprap belum tersedia. Oleh karena itu, Pemkot Mataram memerlukan dukungan pihak lain untuk merealisasikan proyek tersebut.
"Kalau misalkan (anggaran) natural dari PUPR mungkin lama, makanya kami langsung ke dewan (DPR/DPRD), biar langsung diintervensi. Yang jelas, kalau disuarakan lewat anggota dewan (bisa) lebih cepat, harapan kami itu. Intinya optimistis," kata Lale saat dikonfirmasi detikBali.
Lale telah menyerahkan usulan tersebut kepada dua anggota dewan dari Partai NasDem dan Gerindra untuk diteruskan ke pemerintah pusat.
"Kami juga serahkan ke pihak BWS (Balai Wilayah Sungai). Jadi mana-mana yang duluan disetujui pusat. Harapan kami bisa diteruskan ke pusat melalui dewan di Komisi V yang berkecimpung (langsung) di pembangunan," tandasnya.
(nor/nor)
