Jalan provinsi di perbatasan Dusun Slodong dan Dusun Blongas, Desa Buwun Mas, Kecamatan Sekotong, Lombok Barat, terputus akibat banjir, siang tadi. Ketua Komisi IV DPRD NTB, Hamdan Kasim, menilai Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) NTB lambat merespons bencana tersebut.
Hamdan mengkritisi Dinas PUPR NTB karena dinilai tidak mitigatif dan lambat menangani kerusakan yang mengganggu akses transportasi warga.
"Bencana ini sudah dilaporkan ke berbagai pihak, tetapi hingga saat ini belum ada tindakan nyata di lapangan. Masyarakat sangat terganggu akibat lumpuhnya akses transportasi," ujar Hamdan, Rabu (1/1/2025).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Hamdan meminta Dinas PUPR segera mengambil langkah konkret dengan mengirim tim survei untuk menilai kerusakan, mengatur pengalihan lalu lintas, dan berkoordinasi dengan pihak kepolisian serta dinas perhubungan.
"Kami desak agar perbaikan sementara segera dilakukan, seperti penambalan atau penimbunan," tegasnya.
Ia juga menyoroti kurangnya langkah mitigasi di daerah yang memiliki riwayat banjir setiap musim hujan dengan intensitas tinggi. Menurut Hamdan, pemerintah perlu lebih empati terhadap masyarakat yang terdampak bencana.
"Harusnya dinas teknis melakukan mitigasi. Mereka kan sadar betul bahwa musuh aspal itu ialah air. Ini juga soal empati pemerintah terhadap masyarakat yang terdampak. Ini menunjukkan lemahnya sistem penanganan bencana di NTB," pungkas Hamdan.
Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) NTB, Ahmadi, menjelaskan hujan lebat sejak Rabu pagi menyebabkan banjir di Desa Buwun Mas. Akibatnya, jalan provinsi di perbatasan Dusun Slodong dan Dusun Blongas amblas pada pukul 12.00 Wita.
"Warga menemukan jalan provinsi sudah terputus," kata Ahmadi, Rabu petang.
Saat ini, petugas BPBD Lombok Barat dan BPBD NTB sedang melakukan pendataan jumlah rumah warga yang terdampak banjir. "Masih proses pendataan," ujarnya.
(dpw/dpw)