Pemerintah Akan Bangun Rumah Rusak Akibat Konflik Dua Desa di Flores Timur

Foto: Menko PMK, Pratikno, menyerahkan santunan ahli waris kepada masyarakat di Desa Bugalima, Kecamatan Adonara Barat, Flores Timur, NTT, yang terdampak konflik sosial, Senin (25/11/2024). (Dok. BNPB)

Flores Timur - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dipastikan akan membangun kembali rumah warga yang rusak akibat konflik masyarakat Desa Ilepati dan Desa Bugalima di Kecamatan Adonara Barat, Flores Timur, Nusa Tenggara Timur (NTT). Sebanyak 52 rumah di Desa Bugalima rusak akibat dibakar dalam peristiwa itu.

Kepastian pembangunan rumah yang rusak disampaikan Kepala BNPB, Suharyanto, seusai berdialog dengan warga Desa Bugalima bersama Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Pratikno, dan Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Bima Arya Sugiarto, Senin (25/11/2024).

Suharyanto mengatakan konflik sosial di Desa Bugalima disikapi serius oleh pemerintah melalui rapat tingkat menteri pada 20 November 2024. Melalui rapat tersebut, konflik yang mengakibatkan kerusakan 52 rumah, dua orang meninggal, dan empat luka-luka itu, ditetapkan sebagai 'kondisi keadaan tertentu'.

Karena telah ditetapkan sebagai 'kondisi keadaan tertentu', maka penanganannya dapat dibiayai BNPB. Hasil pertemuan juga telah disampaikan kepada Prabowo Subianto melalui surat resmi untuk memperoleh persetujuan/keputusan Presiden.

"Sehingga BNPB leluasa secara regulasi untuk membantu masyarakat yang terdampak. Meskipun bukan bencana alam, tetapi menjadi bencana sosial," ujar Suharyanto melalui siaran pers.

Suharyanto berharap pembangunan 52 rumah warga yang rusak akibat konflik sosial dapat rampung secepat mungkin, yakni saat momentum perayaan Natal. Sebab, mayoritas warga yang terdampak beragama Katolik.

Selain itu, BNPB bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Flores Timur juga akan mendorong pemenuhan kebutuhan selama para warga terdampak mengungsi di rumah kerabat atau tetangga. "Masih ada kurang lebih 52 kepala keluarga yang mengungsi di tetangganya di saudaranya bahwa logistiknya ini betul-betul harus bisa kita pastikan terpenuhi," jelas Suharyanto.

Menko PMK, Pratikno, mengatakan pemerintah ingin hadir menjadi solusi bagi masyarakat yang terdampak. Menurutnya, hal ini merupakan bentuk keseriusan pemerintah dalam menangani konflik sosial di Adonara Barat.

Pratikno juga menekankan pentingnya ketegasan dalam penetapan batas wilayah, desa, dan kepastian status lahan untuk mencegah konflik serupa di masa mendatang. "Kepastian status lahan akan segera kami bahas bersama Pemerintah Provinsi NTT dalam rapat siang ini," ujarnya.

Di sisi lain, logistik bagi masyarakat terdampak di Desa Bugalima, Kecamatan Adonara Barat, akan dipastikan tersedia. Penyalurannya dilakukan bersamaan dengan distribusi logistik bagi korban erupsi Gunung Lewotobi Laki-laki.