.webp)
Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto buka suara terkait maraknya penjabat (Pj) gubernur maupun bupati/wali kota yang berasal dari kalangan pejabat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Menurutnya, pengisian pos penjabat kepala daerah itu sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dari korupsi.
"Pertama, pengisian Pj itu cukup banyak dan kami tentu tidak bisa mencukupi (pengisian) itu dari satu instansi saja. Saat ini, Pj gubernur banyak berasal dari eselon 1, sementara Pj wali kota/Pj bupati ada di eselon 2," kata Bima Arya seusai menggelar Rakornas Kedua Dukcapil Tahun 2024 di Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB), Senin (4/11/2024) malam.
"Karena itu, harus dilakukan proses untuk pengisian tadi dari instansi-instansi lain. Salah satunya yang menjadi pembahasan di Kemendagri, ini juga diinisiasi oleh Pak Menteri (Tito Karnavian), yaitu instansi KPK," imbuhnya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Mantan Wali Kota Bogor itu menuturkan posisi penjabat kepala daerah yang berasal dari kalangan KPK saat ini merupakan jajaran pejabat senior dengan level direktur atau bahkan pendiri KPK. Ia mengeklaim para penjabat kepala daerah itu sudah paham melakukan supervisi dalam pemberantasan korupsi di daerah.
"Jadi di satu sisi ada kebutuhan untuk membangun pemerintah yang bersih di tingkat kota/kabupaten. Tapi di sisi lain, saya kira baik untuk teman-teman di KPK untuk memahami dinamika di lapangan," tutur Bima.
Menurut Bima, pejabat KPK yang mengisi posisi penjabat kepala daerah baik sebagai Pj gubernur maupun Pj bupati/Pj wali kota juga memberi keuntungan bagi mereka. Salah satunya, dapat memahami persoalan dari atas maupun dari bawah.
"Saya kira banyak keuntungan yang bisa diraih, dapat menyiapkan kader-kader atau sosok yang memahami tidak saja persoalan dari atas, tetapi juga dinamika dari bawah," tandas Bima.
Untuk diketahui, salah satu pejabat KPK yang mengisi jabatan sebagai penjabat kepala daerah adalah Budi Waluya. Direktur Pelayanan Laporan dan Pengaduan Masyarakat di KPK itu dilantik sebagai Pj Bupati Ciamis.
Selain Budi Walyua, pejabat KPK lainnya yang ditunjuk menjadi Pj kepala daerah ialah Edi Suryanto. Direktur Korsup Wilayah IV KPK itu dilantik sebagai Pj Wali Kota Pontianak pada Senin (4/11/2024).
Tak hanya itu, ada pula Herda Helmijaya selaku Direktur Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN KPK. Herda akan dilantik sebagai Pj Bupati Nagakeo.
(iws/hsa)
