.webp)
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menyerahkan 505 sertifikat tanah kepada warga eks Timor Timur. Penyerahan sertifikat tanah itu dilakukan di Desa Oebola Dalam, Kecamatan Fatuleu, Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT).
"Hari ini saya menyerahkan 505 sertifikat tanah elektronik kepada warga di sini. Ini merupakan hasil dari program redistribusi tanah kepada masyarakat eks Timor Timur di Desa Oebola Dalam," ujar AHY dalam sambutannya, Sabtu (14/08/2024).
Pantauan detikBali, ribuan warga menyambut kedatangan putra pertama Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu di lokasi perumahan yang dibangun Kementerian PUPR. Warga juga memberikan selimut adat Timor Leste beserta destar kepada AHY.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
AHY mengeklaim penyerahan sertifikat itu merupakan momentum bersejarah setelah lebih dari dua dekade. Menurutnya, hal itu menunjukkan komitmen pemerintah dalam memberikan perlindungan dan kepastian hukum terhadap masyarakat eks Timor Timur.
"Negara berkomitmen hadir untuk memastikan bahwa perjuangan dan pengorbanan masyarakat eks Timor Timur tidak sia-sia," kata AHY.
Pemerintah, AHY berujar, akan terus memperjuangkan hak-hak masyarakat eks Timor Timur dengan memperbaiki kehidupan dan memberikan dukungan untuk masa depan yang lebih baik. Termasuk melalui reforma agraria untuk mengurangi ketimpangan penguasaan dan pemilikan tanah.
Selain itu, dia melanjutkan, pemerintah juga akan menyelesaikan persoalan sengketa dan konflik agraria. Menurutnya, reforma agraria bertujuan untuk menghadirkan keadilan dan kesejahteraan untuk semua kalangan.
"Termasuk menjamin kesejahteraan dan integrasi sosial-ekonomi masyarakat eks Timor Timur yang telah memilih setia NKRI," imbuh Ketua Umum Partai Demokrat itu.
Penjabat (Pj) Gubernur NTT, Andriko Noto Susanto, mengatakan program reforma agraria berkontribusi bagi pemulihan ekonomi nasional melalui kepastian hukum hak atas tanah. Ia menjelaskan program gugus tugas reforma agraria dilakukan melalui penataan aset dan akses.
"Tekad ini telah kami implementasikan dengan membentuk tim gugus tugas reforma agraria di NTT sebagai wadah koordinasi lintas sektor untuk mendukung program strategis nasional reforma agraria," kata Susanto.
Menurut Susanto, penataan aset itu berupa kegiatan legalisasi aset melalui redistribusi tanah yang bersumber dari eks hak guna usaha (HGU) pelepasan kawasan hutan, menyelesaikan tanah transmigrasi, dan tanah negara. Sedangkan, penataan akses berupa pemberdayaan masyarakat yang menjadi subjek reforma agraria melalui peningkatan ekonomi masyarakat dengan pemberian modal, sarana produksi, akses pemasaran dan pelatihan pendampingan terhadap pelaku usaha.
"Sertifikat hak atas tanah yang diserahkan oleh Pak Menteri hari ini merupakan hasil dari kegiatan redistribusi tanah tahun anggaran 2023," tandas Susanto.
(iws/iws)
