.webp)
Kepolisian Daerah (Polda) Nusa Tenggara Barat (NTB) menembakkan gas air mata untuk membubarkan massa aksi di depan gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Nusa Tenggara Barat (NTB), Jumat petang (23/82/2024). Dua mahasiswa juga ditangkap oleh polisi.
Pantauan detikBali, sebelum pembubaran, Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Mataram, Lalu Aldiara Elang Sakti, meminta agar ditemui Ketua DPRD NTB Baiq Isvie Rupaeda pukul 17.50 Wita. Saat berdiskusi, Elang mendesak agar Ketua DPRD NTB memberikan izin memasuki gedung dewan itu.
"Kami ingin duduk berdiskusi dengan Ketua DPRD NTB untuk menyatakan sikap menolak (revisi) UU Pilkada," kata Elang.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Jika tidak diberikan berdiskusi di dalam, tegas Elang, ribuan massa aksi akan memaksa masuk ke dalam gedung DPRD. "Kita akan memaksa masuk," tegasnya.
Ketua DPRD NTB, Baiq Isvie Rupaeda, menegaskan semua permintaan massa aksi akan diserahkan ke pihak kepolisian. Jika kepolisian mengizinkan masuk, maka dia siap untuk mengikuti keinginan mahasiswa. "Silakan koordinasi dengan polisi," kata Isvie seraya meninggalkan massa aksi.
Situasi di depan gedung DPRD NTB pun kian memanas. Sekitar pukul 18.15 Wita, seluruh massa aksi dipukul mundur oleh ratusan personel dari Polresta Mataram dan Polda NTB. Bahkan, beberapa kali gas air mata ditembakkan ke tengah massa aksi di Jalan Udayana Kota Mataram.
Kepala Biro Operasi (Karo Ops) Polda NTB Kombes Abu Bakar Tertusi tidak menampik ada dua mahasiswa yang ditangkap. "Iya itu dibawa ke Polresta (Mataram). Itu urusan Polresta (Mataram) nanti," ujarnya.
Menurut Abu Bakar, berdasarkan hasil pantauan video closed-circuit television (CCTV), dua mahasiswa yang diamankan diduga kuat melakukan pelemparan batu ke dalam gedung DPRD NTB.
"Kami sudah videokan. Kalau ada ditemukan indikasi pidana akan diproses. Kami ada upaya langkah hukum," ujarnya.
Abu Bakar memastikan kondisi di depan DPRD NTB terpantau kondusif hingga pukul 19.15 Wita. Dia juga memastikan semua massa aksi telah ke kembali ke tempat masing-masing.
Sebelumnya, ribuan mahasiswa dari Aliansi Rakyat NTB Melawan melakukan demonstrasi di depan gedung DPRD NTB. Massa mulai berkumpul di Jalan Udayana, Kota Mataram, menyuarakan aspirasi, Jumat (23/8/2024) siang.
Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Mataram (Unram) Herianto dalam orasinya mengatakan aksi ini diikuti oleh puluhan lembaga dari berbagai aliansi mahasiswa di NTB. Semua massa akan mengawal putusan MK dam menolak revisi UU Pilkada yang bergulir di DPR RI.
"Kita sepakat mengawal putusan MK terkait UU Pilkada. Karena negara Indonesia bukanlah milik rezim Presiden Joko Widodo dan keluarganya," ungkap Herianto saat berorasi di depan gerbang selatan Gedung DPRD NTB.
Menurut Herianto, seluruh massa berencana menduduki gedung DPRD. Demonstran juga tidak akan gentar melawan rezim yang merusak citra Indonesia.
Herianto menilai rakyat NTB sudah melek dalam dunia politik. Putusan MK Nomor 60/PUU-XXII/2024 tentang Perubahan Keempat atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi UU harus dikawal bersama-sama.
"Ini adalah kebaikan untuk demokrasi Indonesia. Kita tidak ingin pemerintah hari ini, rezim hari ini, mengobok-obok demokrasi kita," tegasnya.
Herianto meminta kepolisian yang mengawal demonstran agar tidak melakukan aksi anarkistis kepada seluruh mahasiswa yang turun menyuarakan aspirasi di depan Gedung DPRD NTB. "Nanti siang (setelah salat Jumat) ada ribuan massa aksi dari Lombok Timur akan datang ke sini untuk menyuarakan aspirasi tentang rezim hari ini," tandasnya.
(hsa/hsa)
