.webp)
Ribuan mahasiswa yang mengikuti aksi demonstrasi mengawal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 60/PUU-XXII/2024 dan penolakan revisi Undang-Undang (UU) Pilkada di depan gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Nusa Tenggara Barat (NTB) ricuh dengan polisi. Akibatnya, puluhan mahasiswa dari sejumlah kampus di NTB mengalami luka-luka.
Pantauan detikBali, terjadi saling lempar menggunakan batu, botol, kayu dan tanaman di depan gedung DPRD NTB. Kepolisian juga mencoba menyiram air water canon ke kerumunan massa aksi.
Sukarelawan kesehatan dari Metro Insan Mulia (MIM) Foundation, Farid Sabri, mengatakan terdapat puluhan massa yang mengalami luka-luka sejak pagi. Mahasiswa peserta demonstrasi juga ada yang pingsan, sesak napas hingga luka robek di bagian kepala.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kami di sini sejak aksi yang pertama tadi pagi. Kata teman-teman yang jaga, tadi pagi banyak yang pingsan. Puluhan lebih," kata Farid di sela-sela merawat peserta aksi tolak revisi UU Pilkada yang mengalami luka di depan kantor DPRD NTB.
Farid menjelaskan MIM Foundation saat ini menerjunkan tiga armada mobil ambulans. Selain itu, mereka juga menyiapkan lima dokter umum dan tiga perawatan yang siap mengobati massa aksi.
Menurut Farid, MIM Foundation sampai saat ini belum mengetahui sampai kapan aksi akan berlangsung. Kendati begitu, relawan medis akan siaga sampai massa membubarkan diri. "Kami juga belum bisa balik karena belum tahu apakah akan chaos atau gimana," imbuhnya.
Sebelumnya, ribuan mahasiswa dari Aliansi Rakyat NTB Melawan melakukan demonstrasi di depan gedung DPRD NTB. Massa mulai berkumpul di Jalan Udayana, Kota Mataram, menyuarakan aspirasi, Jumat (23/8/2024) siang.
Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Mataram (Unram) Herianto dalam orasinya mengatakan aksi ini diikuti oleh puluhan lembaga dari berbagai aliansi mahasiswa di NTB. Semua massa akan mengawal putusan MK dam menolak revisi UU Pilkada yang bergulir di DPR RI.
"Kita sepakat mengawal putusan MK terkait UU Pilkada. Karena negara Indonesia bukanlah milik rezim Presiden Joko Widodo dan keluarganya," ungkap Herianto saat berorasi di depan gerbang selatan Gedung DPRD NTB.
Menurut Herianto, seluruh massa berencana menduduki gedung DPRD. Demonstran juga tidak akan gentar melawan rezim yang merusak citra Indonesia.
Herianto menilai rakyat NTB sudah melek dalam dunia politik. Putusan MK Nomor 60/PUU-XXII/2024 tentang Perubahan Keempat atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi UU harus dikawal bersama-sama.
"Ini adalah kebaikan untuk demokrasi Indonesia. Kita tidak ingin pemerintah hari ini, rezim hari ini, mengobok-obok demokrasi kita," tegasnya.
Herianto meminta kepolisian yang mengawal demonstran agar tidak melakukan aksi anarkistis kepada seluruh mahasiswa yang turun menyuarakan aspirasi di depan Gedung DPRD NTB. "Nanti siang (setelah salat Jum'at) ada ribuan massa aksi dari Lombok Timur akan datang ke sini untuk menyuarakan aspirasi tentang rezim hari ini," tandasnya.
(hsa/hsa)
