.webp)
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Nusa Tenggara Barat (NTB) mendapatkan Anggaran Belanja Tambahan (ABT) dari pusat untuk mencetak 17 ribu lahan sawah. Sebab, NTB menjadi salah satu daerah lumbung pangan nasional.
"Ada anggaran dari pemerintah pusat sekitar 17 ribu hektare untuk cetak sawah baru. Sekarang tinggal kemampuan kabupaten/kota, bisa kuota lahan yang bisa ditangkap," kata Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan (Distanbun) NTB, Muhammad Taufieq Hidayat, Selasa (16/7/2024).
Taufieq menjelaskan anggaran tambahan dari pusat berupa 17 ribu hektare lahan sawah merupakan upaya Kementerian Pertanian (Kementan) guna meningkatkan produksi padi nasional.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Pemerintah di kabupaten/kota sudah mulai mengajukan proposal melalui online, terkait berapa lahan NTB yang berpotensi jadi lahan sawah baru guna peningkatan produksi padi nasional," terang dia.
Proposal online dari masing-masing kabupaten/kota perlu dilampirkan data lahan kering di lokasi pengajuan sawah baru. Tak hanya itu, informasi spasial juga dilampirkan untuk mempertimbangkan pengembangan cetak sawah baru. Antara lain, kesesuaian lahan untuk komoditas padi, jarak lokasi bendungan, lahan baku sawah (LBS), dan masih banyak lagi.
"Setelah itu, nanti ada persetujuan pusat, kami di provinsi tinggal menerbitkan calon petani calon lokasinya (CPCL)," ujar dia.
Taufieq belum mengetahui jumlah anggaran pasti untuk pengalokasian di NTB. Setelah pemerintah pusat merekap proposal online atau e-proposal dari kabupaten/kota di NTB, barulah anggaran untuk mencetak 17 ribu lahan sawah baru akan dialokasikan ke NTB.
"Untuk angkanya kami belum tahu pasti berapa, intinya jumlah anggaran tersebut sesuai dengan kebutuhan dan permintaan kabupaten/kota soal lahan sawah baru," tandasnya.
(iws/hsa)
