.webp)
Sebanyak 11 calon taruna Akademi Kepolisian (Akpol) yang dinyatakan lolos dari Nusa Tenggara Timur (NTT) menuai protes di berbagai media sosial (medsos). Pasalnya, tidak ada warga asli NTT dalam calon taruna Akpol tersebut.
Hal ini juga disoroti Ombudsman RI Perwakilan NTT. Ombudsman RI Perwakilan NTT menyinggung soal tidak adanya keadilan sosial dalam kelulusan calon taruna Akpol tersebut.
"Ini bukan soal anak-anak NTT mampu atau tidak mampu bersaing, tetapi lebih kepada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, hal yang sering diucap Presiden Jokowi untuk membandingkan wilayah Barat dan Timur," ujar Kepala Ombudsman RI Perwakilan NTT, Darius Beda Daton, kepada detikBali, Minggu (7/7/2024).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Darius mengungkapkan ocehan, sindiran, dan umpanan sangat ramai di medsos dan grup WhatsApp terkait pengumuman nama-nama calon taruna Akpol asal panitia daerah Polda NTT 2024. Pasalnya, dari 11 nama yang diumumkan, tak nampak nama marga asal NTT.
"Saya pun ikut diserbu pesan via WA dan colekan di media sosial yang berisi protes dan meminta agar cek kembali apa yang terjadi dengan panitia daerah Polda NTT," jelas Darius.
Bahkan, menurut Darius, kepanjangan NTT pun sampai diubah oleh warganet menjadi 'Nusa Tempat Titip'. Selain itu, ada juga yang menyebutkan jika naturalisasi bukan hanya di sepakbola, tetapi juga calon taruna Akpol antarprovinsi.
Namun, Darus belum bisa menjawab ada atau tidaknya nepotisme dalam seleksi calon taruna Akpol 2024 di NTT. "Saya hanya bisa menyampaikan ya saya telah mencermati semua suara publik hari ini dan ikut prihatin. Saya juga telah meneruskan protes ini ke Irwasda Polda NTT," ujar Darius.
Darius menegaskan perlu pembuktian terkait adanya nepotisme atau tidak. Sebab, setiap orang boleh mengikuti seleksi calon taruna Akpol di seluruh Indonesia. Termasuk warga NTT boleh mengikuti seleksi dari provinsi lain.
Meski demikian, ungkap Darius, persepsi negatif publik NTT terhadap hasil seleksi Akpol 2024 tidak dapat dibendung. Proses seleksi kali ini dianggap tidak memihak warga NTT karena tidak ada pertimbangan komposisi putra-putri daerah.
"Karena itu memang harus ada afirmasi khusus untuk wilayah Timur. Tetapi sudahlah, panitia daerah tentu punya ukuran dan timbangan sebagaimana biasanya seleksi dilakukan," jelasnya.
"Kita hanya berharap suara-suara dari NTT terus bergaung dan didengar oleh Kapolri sehingga hasil seleksi dapat ditinjau kembali, utamanya untuk memenuhi syarat keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia," imbuh Darius.
Darius juga menegaskan proses seleksi Akpol sejak awal tidak melibatkan Ombudsman sebagai pengawas eksternal. Walhasil, Ombudsman tidak mengikuti proses dan tahapan calon taruna Akpol sejak awal sampai pengumuman kelulusan oleh panitia daerah.
Menurutnya, Biro Sumber Daya Manusia (SDM) Polda NTT seharusnya melibatkan pengawas internal dan eksternal dalam seleksi calon taruna Akpol agar transparan dan akuntabel.
Kepala Bidang Hubungan Masyarakat (Kabid Humas) Polda NTT belum bersedia memberikan keterangan terkait banyaknya protes hasil seleksi Akpol 2024. "Besok saja di kantor, saya lagi di luar sama keluarga," ucapnya kepada detikBali.
(iws/iws)
