.webp)
Sejumlah nama yang meramaikan bursa Pemilihan Wali Kota (Pilwakot) Bima 2024 terus bermunculan. Salah satunya adalah Zulkarnain, adik kandung dari Penjabat (Pj) Wali Kota Bima Mohammad Rum.
Zulkarnain percaya diri alias pede dengan mengeklaim elektabilitasnya saat ini terus naik. Ia pun tak menampik popularitasnya turut terdongkrak berkat sang kakak yang kini menjabat sebagai Pj Wali Kota Bima.
"Di Bima juga bukan orang baru. Yang jelas tujuan saya maju sebagai calon wali kota adalah membangun Kota Bima yang lebih maju lagi," kata Zulkarnain kepada detikBali, Kamis (4/4/2024).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Zulkarnain mengaku serius menatap Pilwakot Bima yang akan berlangsung pada 27 November mendatang. Ia bahkan sudah mulai mempromosikan diri dengan memasang baliho dan spanduk di berbagai titik di Kota Bima.
"Awal bulan ini, kami sudah mulai lakukan sosialisasi. Termasuk telah membentuk tim di internal keluarga," imbuh anak mantan Sekda Bima, Masud H Zakaria, itu.
Ia mengungkapkan sosialisasi pencalonan tersebut akan semakin intens dilakukan setelah mendapat surat rekomendasi resmi dari DPP PBB. Zulkarnain mengaku sudah membahas berbagai persiapan untuk bertarung dalam Pilwakot Bima bersama dengan DPC, DPW, hingga DPP PBB.
"Secara internal partai (PBB) sudah memberikan lampu hijau. Tinggal tunggu rekomendasi saja," tutur Zulkarnain.
Tak hanya koordinasi internal partai, Zulkarnain mengaku telah berkomunikasi dengan beberapa partai politik (parpol) di Bima untuk membentuk koalisi. Termasuk dengan PAN, Golkar, hingga Demokrat yang memiliki banyak kursi di DPRD Kota Bima.
Sebagai informasi, parpol yang mengusung pasangan calon wali kota dan wakil wali kota pada Pilwakot Bima 2024 harus mengantongi lima dari 25 kursi DPRD Bima. Sementara itu, PBB hanya meraih satu kursi pada Pemilihan Legislatif (Pileg) 2024. Jumlah tersebut berkurang dibandingkan perolehan kursi PBB pada Pileg 2019 dengan tiga kursi.
"Yang jelas kerja-kerja politik terus dilakukan, termasuk mencari partai pengusung lainnya," pungkas Bendahara DPW PBB NTB itu.
(iws/dpw)
