.webp)
Sebanyak 1.129 aparatur sipil negara (ASN) di Kabupaten Manggarai Timur, Nusa Tenggara Timur (NTT), belum melaporkan surat pemberitahuan tahunan (SPT) hingga 21 Maret 2024. Kondisi ini membuat Wajib Pajak (WP) pelapor SPT di Manggarai Timur masih di bawah 50 persen.
"Sampai tanggal 21 Maret 2024, baru 2.632 WP yang melaporkan SPT atau 41,09 persen, dan masih terdapat 1.129 ASN yang berdomisili di Manggarai Timur belum melaporkan SPT Tahunan," kata Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ruteng di Labuan Bajo, Ikhsan, dalam keterangan yang diterima detikBali, Senin (25/3/2024).
Sementara itu, realisasi penerimaan pajak di Manggarai Timur pada 2023 mencapai Rp 67,9 miliar lebih. Nilai itu tumbuh 37 persen dibanding 2022 sebesar Rp 49,4 miliar lebih.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Pertumbuhan penerimaan pajak Manggarai Timur adalah yang tertinggi dibandingkan dengan kabupaten lainnya di Manggarai Raya (Manggarai Barat dan Manggarai)," kata Ikhsan.
Ikhsan mengatakan terdapat 6.045 WP di Manggarai Timur yang melaporkan SPT 2023. Setahun sebelumnya, tingkat kepatuhan WP yang lapor SPT sebesar 73,16 persen atau 4.686 WP.
Penjabat (Pj) Bupati Manggarai Timur Boni Hasudungan mengimbau seluruh WP di wilayahnya segera melaporkan SPT sebelum 31 Maret 2024. Laporan SPT bisa dilakukan secara online.
"Pelaporan dapat dilakukan secara online melalui laman djponline.pajak.go.id atau bisa juga dengan mendatangi Mal Pelayanan Publik di Sentra IKM di Golo Lada," kata Boni.
"Pemda bersama KPP Pratama berkomitmen untuk mendekatkan pelayanan dengan membuka layanan di MPP. Saya berharap kita semua, bisa memanfaatkan ini dengan baik sebelum 31 Maret 2024," tandas Boni.
(hsa/hsa)
