DPD Partai Golkar NTT dirundung masalah. Inche DP Sayuna didepak dari posisi sekretaris oleh Ketua DPD Golkar NTT, Emanuel Melkiades Laka Lena.
Inche tidak tinggal diam. Dia melaporkan Laka Lena ke dewan etik partai.
"Saya sudah melaporkan pencopotan itu ke dewan etik partai, Laka Lena bertindak sewenang-wenang dalam pencopotan Sekretaris Golkar NTT," ujar Inche kepada detikBali, Rabu (20/3/2024).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Inche membeberkan kronologi pemecatannya itu. Berawal saat Inche menerima undangan rapat pleno tingkat DPD Partai Golkar NTT pada Kamis (6/3/2024). Salah satu agendanya adalah evaluasi kepengurusan DPD Partai Golkar NTT.
"Saya mendapat undangan untuk evaluasi kepengurusan DPD Partai Golkar Provinsi NTT. Rapat dihadiri ketua, anggota dewan pertimbangan, serta pengurus DPD I Partai Golkar Provinsi NTT," jelasnya.
Menurut Inche, rapat saat itu dipimpin oleh Laka Lena. Laka Lena saat itu menjelaskan kebutuhan evaluasi terhadap badan pengurus partai untuk menghadapi pilkada.
Evaluasi dilakukan tim khusus yang ditunjuk secara sepihak oleh Laka Lena. Selanjutnya, Laka Lena menggunakan otoritasnya selaku ketua untuk memutuskan rapat tersebut.
Inche menambahkan putusan Laka Lena itu sempat menuai protes dan dinilai tidak sesuai dengan aturan partai. Peserta rapat menyatakan keberatan dalam rapat tersebut.
Dewan pertimbangan, jelas Inche, menyarankan agar evaluasi tidak terlalu mendesak dan justru kontraproduktif jika dipaksakan karena proses perhitungan suara pemilu masih berlangsung. Bila evaluasi tetap dilaksanakan, maka harus dilakukan oleh pihak yang independen.
"Evaluasi harus dilakukan secara terbuka serta diberi kesempatan kepada yang bersangkutan untuk membela diri. Selain itu, proses evaluasi sampai pergantian kepengurusan, wajib menaati AD/ART partai dan organisasi," terang Inche.
Wakil Ketua DPRD NTT itu mendapat informasi dari Ketua Tim Evaluasi Ans Takalapeta jika telah digantikan sebagai Sekretaris DPD Partai Golkar NTT pada Jumat (8/3/2024). Informasi itu didapatkan melalui sambungan telepon.
Inche juga mendapatkan kabar jika posisinya di Sekretaris Partai Golkar NTT digantikan oleh salah satu dari empat orang tim evaluasi yang ditunjuk oleh Laka Lena. Sekretaris DPD Golkar NTT kini dijabat Welmintje S Libby Sinlaeloe.
Inche menilai proses pencopotan terhadap dirinya tidak mengikuti prosedur dan mekanisme yang diatur dalam AD/ART Partai Golkar. "Laka Lena juga telah melecehkan harkat dan martabat saya," terang Inche.
Respons Golkar NTT
Golkar NTT merespons polemik di internal partai itu. Koordinator Tim Media Partai Golkar NTT Frans Sarong juga membantah bahwa revisi kepengurusan sebagai skenario Ketua DPD Golkar NTT Emanuel Melkiades Laka Lena untuk menjegal Inche Sayuna kembali menduduki posisi pimpinan DPRD NTT periode 2024-2029.
"Tudingan itu sama sekali tidak benar karena memang tidak pernah ada skenario seperti digambarkan," ujar Frans Sarong.
Menurut Frans, pernyataan yang disampaikan Ince Sayuna merupakan suatu kecemasan akan kehilangan jabatan sebagai Wakil Ketua DPRD NTT periode 2024-2029. Baginya, setiap caleg terpilih memiliki hak yang sama untuk menduduki jabatan pada legislatif, termasuk pimpinan DPRD.
"Penempatan mereka tentu dengan berbagai persyaratan pendukungnya. Pertanyaannya, apakah yang sekretaris mesti menjadi prioritas? Jejak di Golkar tidak mesti begitu," jelas Frans.
Frans mencontohkan Sekjen Golkar di DPP Lodewijk Freidrich Paulus baru mendapat kepercayaan menjadi Wakil Ketua DPR RI setelah pendahulunya, Aziz Syamsudin, mengundurkan diri. Pengunduran diri itu karena harus menghadapi proses hukum.
Frans juga menilai polemik penyegaran kepengurusan Golkar NTT belakangan terindikasi mulai dibelokkan ke isu suku, agama, ras, dan antargolonga (SARA). Ia memastikan jika isu SARA itu sangat jauh dari karakter Golkar, termasuk di NTT.
"Golkar adalah partai kebangsaan. Nasionalismenya harga mati. Sebagai contoh konteks NTT, Anwar Pua Geno, yang bukan Kristen, saat masih sebagai kader Golkar pernah menjadi Ketua DPRD NTT," jelasnya.
Di sisi lain, Frans mengapresiasi Inche yang membawa persoalan pemecatannya sebagai sekretaris ke Dewan Etik Golkar. Sebab, langkah itu sesuai dengan konstitusional Golkar.
Proses pengambilan keputusan di Dewan Etik Golkar diharapkan klir karena merupakan saringan keterangan dari dua pihak. Tidak hanya Inche yang dimintai keterangan, tetapi juga Laka Lena sebagai terlapor. Pihak lain dari Golkar NTT juga bisa dimintai keterangan oleh Dewan Etik untuk melengkapi keterangan.
Frans juga membantah penyegaran kepengurusan Golkar NTT yang dinilai sangat mendadak dan tergesa-gesa. Pernyataan ini perlu diklarifikasi.
"Sebenarnya telah ada niat melakukan penyegaran kepengurusan ujung tahun 2023. Namun niat itu diurung agar tidak mengganggu konsentrasi menyongsong pemilu 2024," terang Frans.
(dpw/gsp)