.webp)
Koordinator Tim Media Partai Golkar NTT Frans Sarong juga membantah jika revisi kepengurusan sebagai skenario Ketua DPD Golkar NTT Emanuel Melkiades Laka Lena untuk menjegal Inche Sayuna kembali menduduki posisi pimpinan DPRD NTT periode 2024-2029.
"Tudingan itu sama sekali tidak benar karena memang tidak pernah ada skenario seperti digambarkan," ujar Frans Sarong, Rabu (20/3/2024).
Menurut Frans, pernyataan yang disampaikan Ince Sayuna merupakan suatu kecemasan akan kehilangan jabatan sebagai Wakil Ketua DPRD NTT periode 2024-2029. Baginya, setiap caleg terpilih memiliki hak yang sama untuk menduduki jabatan pada legislatif, termasuk pimpinan DPRD.
"Penempatan mereka tentu dengan berbagai persyaratan pendukungnya. Pertanyaannya, apakah yang sekretaris mesti menjadi prioritas? Jejak di Golkar tidak mesti begitu," jelas Frans.
Frans menyontohkan Sekjen Golkar di DPP Lodewijk Freidrich Paulus baru mendapat kepercayaan menjadi Wakil Ketua DPR RI setelah pendahulunya, Aziz Syamsudin, mengundurkan diri. Pengunduran diri itu karena harus mengadapi proses hukum.
Frans juga menilai polemik penyegaran kepengurusan Golkar NTT belakangan terindikasi mulai dibelokkan ke isu suku, agama, ras, dan antargolonga (SARA). Ia memastikan jika isu SARA itu sangat jauh dari karakter Golkar, termasuk di NTT.
"Golkar adalah partai kebangsaan. Nasionalismenya harga mati. Sebagai contoh konteks NTT, Anwar Pua Geno, yang bukan Kristen, saat masih sebagai kader Golkar pernah menjadi Ketua DPRD NTT," jelasnya.
Di sisi lain, Frans mengapresiasi Inche yang membawa persoalan pemecatannya sebagai sekretaris ke Dewan Etik Golkar. Sebab, langkah itu sesuai dengan konstitusional Golkar.
Proses pengambilan keputusan di Dewan Etik Golkar diharapkan klir karena merupakan saringan keterangan dari dua pihak. Tidak hanya Inche yang dimintai keterangan, tetapi juga Laka Lena sebagai terlapor. Pihak lain dari Golkar NTT juga bisa dimintai keterangan oleh Dewan Etik untuk melengkapi keterangan.
Frans juga membantah penyegaran kepengurusan Golkar NTT yang dinilai sangat mendadak dan tergesa gesa. Pernyataan ini perlu diklarifikasi.
"Sebenarnya telah ada niat melakukan penyegaran kepengurusan ujung tahun 2023. Namun niat itu diurung agar tidak mengganggu konsentrasi menyongsong pemilu 2024," terang Frans.
Sebelumnya, Inche Sayuna didepak dari jabatannya sebagai Sekretaris DPD Partai Golkar NTT. Inche menilai pemecatannya itu merupakan tindakan sewenang-wenang dan memilih melaporkan Laka Lena ke Dewan Etik Partai Golkar.
"Saya sudah melaporkan pencopotan itu ke dewan etik partai, Laka Lena bertindak sewenang-wenang dalam pencopotan Sekretaris Golkar NTT," ujar Inche dikonfirmasi detikBali melalui sambungan telepon, Rabu (20/3/2024).
(dpw/hsa)
