.webp)
Enam pimpinan partai politik (parpol) mendatangi Polda Nusa Tenggara Barat (NTB) pada Senin (26/2/2024) malam. Mereka adalah Ketua DPD Partai Gerindra NTB yang juga Bupati Lombok Tengah Lalu Pathul Bahri, Ketua DPW Partai Amanat Nasional (PAN) NTB Muazzim Akbar, Ketua DPW Partai Keadilan Sejahtera (PKS) NTB Yek Agil, Ketua Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muzihir, Ketua DPW Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Lalu Hadrian Irfani, dan Ketua DPD Partai Demokrat NTB Indra Jaya Usman.
Tampak hadir juga Sekretaris DPD Partai Gerindra NTB Nauvar Furqani Farinduan dan Ketua Organisasi Kaderisasi dan Keanggotaan (OKK) Partai Gerindra NTB Sudirsah Sujanto.
Mereka tiba di Polda NTB sekitar pukul 20.45 Wita. Pantauan detikBali, seluruh pimpinan parpol tersebut tampak turun dari kendaraan di dekat rumah dinas Kapolda NTB Irjen Raden Umar Faroq. Ketua DPD Partai Gerindra NTB Lalu Pathul Bahri tampak masuk ke rumah dinas kapolda. Sekitar 10 menit berada di dalam, Lalu Pathul Bahri keluar. Para pimpinan parpol kemudian begeser menuju ruangan Rapat Presisi Mapolda NTB.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Setelah menggelar pertemuan tertutup, Pathul Bahri menyebut datang ke Polda NTB guna meminta Kapolda NTB mengatensi dugaan kecurangan pemilu yang terjadi di Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat. Menurutnya, dugaan kecurangan pemilu di Sekotong bisa berdampak kepada stabilitas dan keamanan daerah.
Sejumlah hal yang dinilai janggal antara lain, ihwal partisipasi pemilih di Lombok Barat yang di sejumlah tempat pemungutan suara (TPS) mencapai hampir 100 persen. Kemudian kedua, adanya 'pencurian' migrasi suara dari mayoritas partai politik kepada satu partai politik. Migrasi suara tersebut pun terkonsentrasi kepada dua calon anggota legislatif (caleg).
"Kami menyampaikan kondisi yang ada di Sekotong. Kami seluruh parpol tentu punya tabulasi data internal masing-masing sebagai data pembuktian kami nantinya. Ini jadi referensi dan catatan untuk generasi kita berikutnya agar tidak terjadi peristiwa yang sama. Kita semua tahu ini masalah yang terjadi terus-menerus," kata Pathul Bahri.
Para pimpinan parpol ini akan melayangkan laporan secara resmi kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Pathul Bahri tak ingin proses pemilu (demokrasi) dicederai oleh perilaku aktor politik yang berupaya melanggengkan kekuasaan dengan melakukan tindakan-tindakan yang tidak bertanggung jawab.
"Kita tidak ingin hal-hal yang tidak kita inginkan terjadi di masyarakat. Makanya kita kulo nuwon ke sini (kapolda NTB). Untuk kita sama-sama menjaga kondusivitas daerah," jelasnya.
Di tempat yang sama, Ketua DPD Partai Demokrat NTB Indra Jaya Usman (IJU) mengungkapkan sejumlah dugaan kecurangan yang terjadi. IJU mengungkap Daftar Pemilih Tetap (DPT) di Kecamatan Sekotong sebanyak 48.511 pemilih. Pengguna hak pilih di angka 48.450 pemilih. Dari daftar tersebut, sebanyak 47.873 suara terdistribusi kepada dua caleg yang merupakan kakak-beradik di pileg DPRD NTB berdasar rekapitulasi suara di level Panitia Pemungutan Kecamatan (PPK).
"Dari total DPT itu kan ada yang di luar daerah, tidak memilih, apalagi suara batal tidak ada. Bagi kami ini bukan dugaan kecurangan lagi, tapi sudah sangat jelas clear and clean. Kami yang hadir ini kan rata-rata partai besar yang juga punya konstituen di sana," jelasnya.
IJU mengaku tak ingin persoalan yang sama terus terjadi dari pemilu ke pemilu. Pihaknya pun meminta KPU dan Bawaslu untuk berani menindak perangkatnya yang terlibat dalam dugaan kecurangan tersebut. Pihaknya mengaku kecurangan terjadi mulai dari saat pemungutan suara di TPS.
Di tempat yang sama, Ketua DPW PKS NTB Yek Agil mengaku kunjungan ke Polda NTB guna mengawal kepercayaan dan mandat suara rakyat yang telah diberikan ke masing-masing parpol.
"Tadi pagi kita dapat berita juga bahwa ada keluarga dari caleg partai tertentu mengaku dirugikan. Karena mereka mengaku mencoblos caleg A tetapi saat rekapitulasi ternyata tidak ada. Ada juga caleg dari Sekotong, tapi ternyata setelah penghitungan di TPS nya sendiri nol suaranya," ujarnya.
Pihaknya berharap hakikat dari demokrasi yang memberikan ruang untuk memilih berdasarkan hati nurani dapat terjaga. Pihaknya pun ingin kualitas demokrasi di NTB dapat terus menjadi lebih baik di masa yang akan datang.
(hsa/hsa)
