Demokrat NTB Ancam Sanksi Kader yang Tak Pilih Prabowo-Gibran

Demokrat NTB Ancam Sanksi Kader yang Tak Pilih Prabowo-Gibran

Helmy Akbar - detikBali
Sabtu, 09 Des 2023 19:20 WIB
Ketua DPD Partai Demokrat NTB Indra Jaya Usman saat memberi arahan kepada kader di Astoria Hotel Mataram pada Sabtu (9/12/2023).
Foto: Ketua DPD Partai Demokrat NTB Indra Jaya Usman saat memberi arahan kepada kader di Astoria Hotel Mataram pada Sabtu (9/12/2023). (Helmy Akbar/detikBali)
Mataram -

DPD Partai Demokrat NTB bakal menindak tegas kadernya yang tak mendukung dan memenangkan Prabowo-Gibran di pemilihan presiden (pilpres) 2024 mendatang. Ketua DPD Demokrat NTB Indra Jaya Usman mewanti-wanti kadernya agar tak coba-coba 'selingkuh' dalam pilihan politiknya di pilpres 2024.

"Saya ingatkan, jika ada caleg yang berselingkuh kampanye dengan berpasangan bersama caleg partai lain atau mencoba mengusung paslon capres-cawapres lain akan saya rekomendasikan untuk diberi tindakan tegas oleh partai," kata pria yang akrab disapa IJU dalam arahannya terhadap kader Demokrat, Sabtu (9/12/2023).

"Kita semestinya sama-sama sudah harus dewasa dalam berpolitik. Harus tegak lurus dengan keputusan dan kebijakan yang telah diputuskan oleh partai," sambungnya.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

IJU menggarisbawahi, seluruh jajaran partai wajib tegak lurus terhadap arah kebijakan yang sudah diputuskan oleh para partai di tingkat pusat. Menurutnya, sudah tidak ada diskusi lagi perihal arah dukungan Partai Demokrat di pilpres 2024.

"Ketua Majelis Tinggi Bapak SBY dan Ketum Partai Demokrat Mas AHY sudah memutuskan mengusung Prabowo-Gibran pada pilpres 2024. Semua kader dan caleg Demokrat harus menjalankan keputusan partai ini dengan sekuat tenaga," beber IJU.

Menurutnya, pasangan nomor urut 2 tersebut dinilai paling tepat untuk melanjutkan berbagai program baik yang telah berjalan oleh pemerintah saat ini. Kemudian, Prabowo-Gibran juga merupakan paslon dengan potensi kemenanganya jauh di atas dua pasangan lainnya. Sehingga Partai Demokrat ke depan berpeluang besar akan bisa masuk dalam pemerintahan setelah seluruh tahapan pilpres rampung nantinya.

"Akan jauh lebih mungkin untuk berbuat maksimal bagi rakyat, untuk konstituen dan publik secara luas jika kita masuk dalam pemerintahan. Demokrat sudah 10 tahun menjadi oposisi. Kita sudah sama-sama tahu seperti apa beratnya menjadi oposisi meski kita tetap konsisten bekerja untuk masyarakat," paparnya.




(hsa/hsa)

Hide Ads