.webp)
Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) menyoroti kondisi kelebihan jumlah lulusan di Indonesia yang tidak sesuai dengan kebutuhan industri. Terutama pada bidang keguruan dan kedokteran.
Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Badri Munir Sukoco menjelaskan bahwa jumlah lulusan keguruan tidak sebanding dengan kebutuhan pasar kerja.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Keguruan kita meluluskan tiap tahun 490.000 lulusan dari kependidikan, sementara pada saat yang sama pasar untuk kependidikan ini, untuk calon guru dan juga fasilitator di TK hanya 20.000," ujarnya saat memberikan sambutan di acara Simposium Nasional Kependudukan Tahun 2026 di Universitas Udayana, Jimbaran, Badung, Kamis (23/4/2026).
Hal ini membuat sekitar 470.000 lulusan keguruan berpotensi tidak terserap dan menjadi pengangguran terdidik atau educated unemployed). Selain itu, ia juga mengingatkan potensi kelebihan dokter dalam beberapa tahun ke depan. Ia menyoroti masih terjadinya ketimpangan distribusi tenaga medis di berbagai daerah.
"Tahun 2028 itu sebenarnya kita sudah oversupply dokter, kalau misalnya ini dibiarkan, oversupply dokter itu. Kalau misalnya kita pakai standar minimal dari World Bank, apalagi terjadi maldistribusi, tidak keseimbangan distribusi di masing-masing daerah," katanya.
Menurut Badri, kondisi ini menjadi tantangan besar mengingat Indonesia setiap tahun menghasilkan sekitar 1,9 juta lulusan generasi muda, dengan 1,7 juta di antaranya merupakan lulusan sarjana dan diploma.
Ia menilai sebagian besar perguruan tinggi saat ini masih menggunakan pendekatan market-driven strategy, yaitu membuka program studi berdasarkan tren yang sedang diminati.
"Kalau bahasa kami itu, saat ini perguruan tinggi yang ada di Indonesia sebagian besar itu menggunakan market-driven strategy. Market-driven itu apa? Yang lagi laris apa, dibuka prodinya. Kemudian over-supply di situ," jelasnya.
Badri menjelaskan, jika bonus demografi ingin dimanfaatkan secara optimal, pendidikan tinggi harus disesuaikan dengan kebutuhan pertumbuhan ekonomi ke depan agar tidak terjadi ketidaksesuaian (mismatch).
Badri menyebutkan pentingnya pergeseran strategi menjadi market-driving, yakni mendorong pembukaan program studi yang sesuai dengan kebutuhan industri masa depan.
Ia mencontohkan, mahasiswa dapat mengambil major di bidang teknik (engineering) dengan minor di manajemen, atau kedokteran dengan tambahan keahlian manajemen, seperti manajemen rumah sakit, logistik obat, hingga alat kesehatan.
"Ada kebijakan yang nantinya akan kita keluarkan misalnya program interdisipliner atau major-minor. Majornya mungkin di engineering, tapi minornya manajemen. Atau majornya mungkin di kedokteran, tapi minornya di manajemen,"
Untuk itu, pemerintah mendorong perlunya kebijakan bersama serta dukungan dari berbagai pihak, termasuk kajian dari Panitia Teknis Pendidikan Kedokteran (PTPK).
"Nah, kajian dari PTPK ini saya berharap nantinya bisa memperkuat kebijakan-kebijakan yang akan diambil oleh Kementerian agar apa yang kita lakukan nanti bisa berjalan dengan baik, bonus demografi bisa dimanfaatkan," harapnya.
Menurutnya, langkah ini diharapkan mampu memperkuat kebijakan pendidikan tinggi agar lebih tepat sasaran, sehingga bonus demografi dapat dimanfaatkan secara optimal menuju visi Indonesia 2045.
(nor/nor)
