.webp)
Kepala Sekolah (Kepsek) SMKN 1 Labuan Bajo Victoria Timung Wulang menolak bantuan beasiswa Program Indonesia Pintar (PIP) dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) untuk 43 siswa di sekolah tersebut. Beasiswa PIP itu sebelumnya diusulkan oleh anggota Komisi X DPR RI Dapil Nusa Tenggara Timur (NTT) I Andreas Hugo Pareira. Setiap siswa mendapat bantuan beasiswa Rp 1 juta.
Victoria menolak bantuan dana pendidikan itu dengan cara tidak menerbitkan surat rekomendasi pencarian dana beasiswa PIP. Ia beralasan Andreas tidak melibatkan pengelola sekolah dalam proses pengusulan nama-nama siswa penerima beasiswa tersebut.
"Sekolah berhak menolaknya karena penerima dana bantuan belum dikonfirmasikan dan bukan rekomendasi dari sekolah. Sekolah menginginkan yang menerima dana tersebut adalah peserta didik yang belum pernah menerima dana PIP dari Kemendikbud," kata Victoria, Selasa (14/11/2023).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Di sisi lain, Victoria belum mengetahui penerima beasiswa PIP yang diusulkan oleh Andreas ke Kemendikbud itu pernah menerima beasiswa serupa sebelumnya. "Setidaknya sekolah diberitahu sehingga tepat sasaran yang menerimanya," lanjut dia.
Victoria berbeda pandangan dengan Andreas yang menyebutkan pengusulan penerima beasiswa PIP tak perlu rekomendasi sekolah. Adapun, Andreas mendata siswa yang berhak menerima beasiswa tersebut berdasarkan data pokok pendidikan (dapodik) sekolah tersebut.
Menurut Victoria, siswa yang diusulkan oleh Andreas itu tetap harus diproses oleh sekolah. "Data perlu diproses oleh sekolah," imbuh Victoria.
Andreas mengakui pencarian bantuan beasiswa dari Kemendikbud yang difasilitasinya untuk puluhan siswa SMKN 1 Labuan Bajo ditolak oleh Victoria. Dana beasiswa PIP itu kini tak bisa ditransfer ke rekening siswa yang menerimanya karena Victoria tidak menerbitkan surat rekomendasinya.
"Tim saya pergi ke sekolah bantu urus itu, tapi tidak diberikan rekomendasi (oleh kepala sekolah). Padahal ada 40-an anak itu, ada Rp 40-an juta," kata Andreas, Selasa.
Andreas menjelaskan beasiswa PIP ada dua jenis, yakni PIP aspirasi yang diusulkan anggota Komisi X yang membidangi pendidikan dan PIP reguler yang diusulkan oleh sekolah atau dinas terkait. Usulan beasiswa PIP itu diajukan kepada Kemendikbud.
Ia mengakui tak berkoordinasi dengan pihak sekolah untuk menentukan siswa penerima beasiswa tersebut. Menurutnya, pihak sekolah tidak dilibatkan dalam proses awal pengusulan beasiswa PIP karena data yang dibutuhkan sudah tersedia di dapodik sekolah. "Mereka sudah memasukkan data itu di Dapodik," ujarnya.
Andreas mengatakan beasiswa PIP yang diusulkannya diurus hingga penerima memiliki nomor rekening untuk menerima dana beasiswa tersebut. Dalam keseluruhan proses itu, pihak sekolah hanya diminta untuk menerbitkan surat keterangan agar dana beasiswa itu bisa ditransfer oleh Kemendikbud ke rekening siswa penerimanya.
"Semua diurus sampai nomor rekening bank, ada SK-nya. Sekolah itu tinggal memberikan keterangan, rekomendasi bahwa anak itu sekolah di situ, untuk pencairan dana," jelas Andreas.
Andreas menyebut pihak sekolah justru dapat disalahkan jika penerima beasiswa PIP itu tidak tepat sasaran. Sebab, data penerima bantuan dana pendidikan itu diambil dari data dapodik sekolah.
Andreas menyayangkan sikap kepala SMKN 1 Labuan Bajo yang tidak mengeluarkan surat rekomendasi pencarian dana beasiswa PIP untuk 43 siswanya. Menurut dia, sekolah tidak dirugikan jika puluhan siswa itu menerima bantuan beasiswa PIP.
"Itu justru membantu sekolah untuk membayar mereka punya uang seragamkah, uang komitekah, ada yang kurang-kurang untuk menutupi dana BOS. Tujuannya untuk menghindari putus sekolah karena yang diberikan beasiswa adalah anak-anak yang memang benar-benar membutuhkan berdasarkan dapodik tadi," tandas Andreas.
(iws/nor)
