.webp)
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Nusa Tenggara Barat (NTB) mengajukan dana bantuan untuk mengatasi dampak kekeringan ke pemerintah pusat sebesar Rp 17 miliar. Pinjaman tersebut diperkirakan masih kurang karena kebutuhan untuk mengatasi kekeringan mencapai Rp 40 miliar.
"Kami mengajukan Rp 17 miliar, itu bukan untuk air bersih saja, tapi ada biaya operasional seperti peralatan, tandon air, dan pendistribusian," kata Kepala Pelaksana Badan Penanggulan Bencana Daerah (BPBD) NTB Ahmadi, Selasa (29/8/2023).
Menurut Ahmadi, anggaran paling besar pada pendistribusian air bersih adalah biaya operasional. Namun, kebutuhan dana sebesar Rp 40 miliar itu bakal ditanggung sejumlah lembaga.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ahmadi menerangkan bantuan air bersih itu akan menyasar wilayah yang betul-betul membutuhkan air bersih seperti Lombok bagian selatan hingga pulau-pulau kecil. Data BPBD NTB menyebutkan sebanyak 163.699 keluarga atau 577.025 jiwa di sembilan kabupaten/kota terdampak kekeringan akibat El Nino.
Ahmadi menerangkan sampai Agustus 2023, pendistribusian air bersih sudah dilakukan di sejumlah wilayah seperti di Kecamatan Jerowaru dan Sakra Barat hingga sejumlah gili (pulau) di Moyo Hilir serta Hulu Sumbawa.
Ahmadi menjelaskan pendistribusian air bersih akan dilakukan hingga September mendatang. "Ini juga (pendistribusian air bersih) dilakukan oleh kebupaten/kota sejak awal kekeringan pada Juni, Juli, sampai Agustus," paparnya.
Ahmadi mengimbau warga untuk hemat menggunakan air bersih pada September-Oktober mendatang. Sebab, saat itu merupakan puncak musim kemarau.
(gsp/dpw)
