.webp)
Anggaran sebesar itu akan dialokasikan untuk Komisi Pemilihan Umum (KPU) NTB sebesar Rp 130 miliar dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) NTB sebesar Rp 30 miliar.
"Sekitar Rp 130-an miliar untuk KPU dan Bawaslu Rp 30 miliar. Itu sudah sepakat item-itemnya, misalnya honor petugas ad hoc mengacu kepada apa, kami sudah sepakat juga," kata Sekretaris Daerah (Sekda) NTB, Lalu Gita Ariadi pada Kamis (3/8/2023).
Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) NTB itu menerangakan bahwa pihaknya telah menyepakati anggaran tereebut bersama pemda 10 kabupaten/kota.
Terutama terkait kebijakan sharing anggaran Pilkada 2024. Di mana, Pemprov NTB menanggung honor untuk Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) di desa/kelurahan.
Sedangkan Pemda Kabupaten/Kota menanggung honor untuk Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Partarlih).
"Itu item-item yang sudah kita sepakati," terang Gita.
Gita menjelaskan kesepakatan ini menjadi acuan 10 pemkab/pemkot di NTB untuk menghitung kebutuhan anggaran Pilkada serentak 2024.
Artinya, ada sharing anggaran antara Pemprov NTB dan Pemda Kabupaten/Kota untuk pelaksanaan Pilkada serentak 2024.
Sedangkan untuk Pilgub NTB kebutuhan anggarannya sekitar Rp 160 miliar.
"Satu atau dua hari ini akan jadi angka besaran anggaran Pilkada di masing-masing kabupaten/kota," ucapnya
Setelah adanya kesepakatan mengenai besaran anggaran Pilgub NTB 2024, selanjutnya dianggarkan dalam APBD perubahan 2023.
Setelah itu, penandatanganan Naskah Hibah Daerah (NPHD) untuk KPU dan Bawaslu akan dilakukan pada Desember mendatang.
"Jadi angka tadi yang tertuang di NPHD. Termasuk nanti kita akan bahas konkret untuk anggaran untuk keamanan, ini masih kita catat, sinkronisasi lagi," katanya. Sementara untuk anggaran pengamanan oleh kepolisian akan dibahas lebih lanjut.
Diketahui, awalnya KPU NTB mengajukan anggaran Pilgub 2024 sebesar Rp377 miliar dengan asumsi seluruh pembiayaan dicover provinsi.
Kemudian ada komponen yang dikoreksi salah satunya masih menghitung pilkada dalam kondisi pandemik.
Di mana, ada anggaran untuk pelaksanaan Pilkada dengan protokol kesehatan dan pengadaan alat pelindung diri. Setelah biaya tersebut dikeluarkan, anggaran Pilkada terkoreksi menjadi Rp 250 miliar.
Tetapi anggaran sebesar itu masih belum ada cost sharing antara Pemprov NTB dan Pemda kabupaten/kota.
(hsa/hsa)
