.webp)
Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Manggarai Barat mengerahkan 293 petugas Sensus Pertanian untuk melakukan pendataan usaha pertanian di 169 kelurahan/desa yang tersebar di 12 kecamatan di Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT).
"Petugas melakukan pendataan usaha pertanian selama dua bulan, yaitu 1 Juni-30 Juli 2023," ungkap Kepala BPS Manggarai Barat Ade Sandi Parwoto di Labuan Bajo, Sabtu (10/6/2023).
Petugas Sensus Pertanian itu terdiri atas 47 pengawas, 234 petugas pendataan lapangan (PPL/enumerator) dan 12 koordinator sensus kecamatan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Baca juga: BPS Sebar 522 Petugas Sensus Pertanian |
Cakupan pendataan Sensus Pertanian 2023 meliputi subsektor tanaman pangan hortikultura, perkebunan, kehutanan, peternakan, perikanan, dan jasa pertanian lainnya.
Ade menjelaskan sensus pertanian dilakukan dengan pendekatan rumah tangga untuk mendapatkan data usaha pertanian perorangan di rumah tangga yang dikunjungi.
Berikutnya proses penjaringan rumah tangga tani dengan bahan dasar prelist/preprinted atau dokumen L1 berisikan daftar nama keluarga atau rumah tangga dalam satu wilayah satuan lingkungan setempat (SLS) atau RT untuk mengecek keberadaan bangunan dan rumah tangga sekaligus penjaringan usaha pertanian.
Pendataan Sensus Pertanian 2023 dilakukan melalui dua metode, yakni door to door (rumah ke rumah) untuk daerah konsentrasi pertanian, dan metode snowball untuk daerah nonkonsentrasi pertanian.
Metode Snowball adalah pendataan terhadap usaha pertanian berdasarkan informasi berbagai narasumber terutama ketua atau pengurus RT atau narasumber lain, seperti ketua kelompok tani, tokoh masyarakat atau petani di sekitar wilayah tersebut.
Penggunaan metode Snowball ini seperti pendataan usaha pertanian di daerah perkotaan. Salah satu tujuannya untuk menjaring urban farming yang sekarang mulai menggeliat di perkotaan karena keterbatasan lahan. Misalnya menggunakan media hidroponik untuk tanaman sayuran yang lebih higienis.
Adapun, pendataan sensus pertanian menggunakan tiga kuesioner untuk menjaring kegiatan usaha pertanian, yakni dokumen usaha pertanian perorangan (UTP), usaha pertanian dengan badan hukum (UPB), dan usaha pertanian lainnya (UTL)
Sensus pertanian ini, sambung Ade, akan diketahui jumlah rumah tangga tani, skala usaha pertanian, subsektor pertanian yang diusahakan, komoditas serta nilai volume produksi dan karakteristik usaha pertanian lainnya secara komplet.
"Data bisa digali (probbing) oleh petugas asal masyarakat jujur memberikan informasi terkait usaha pertanian yang dilakukan," terang Ade.
Manfaat Data Pertanian
Ade mengungkapkan dalam pencanangan Sensus Pertanian 2023 di Istana Negara pada 15 Mei lalu, Presiden Joko Widodo menegaskan pentingnya data pertanian dalam proses pengambilan keputusan.
Sebab, data pertanian yang tidak akurat akan berdampak pada kebijakan yang tidak tepat sasaran.
Ambil contoh, kebutuhan subsidi pupuk yang diperlukan dengan mengetahui luas baku, luas tanam yang benar, sehingga kebijakan subsidi pupuk yang diterapkan tidak salah sasaran.
Produksi yang dihasilkan bisa meningkat sesuai dengan harapan dan kebutuhan pasar. "Untuk itu pentingnya data pertanian yang akurat dan terupdate, sehingga Sensus Pertanian 2023 adalah solusi terbaik untuk penyediaan data pertanian yang dibutuhkan," pungkas Ade.
(BIR/hsa)
