Pencairan Jaspel COVID Nakes RSUD Komodo, Wabup; Tunggu Keputusan BPKP

Ia juga menepis pengakuan dr. Melinda bahwa 5 persen dari Rp32 Miliar (Rp1,7 Miliar) sudah digunakan sebagai insentif pemungutan retribusi yang dibagikan kepada Bupati, Wakil Bupati, Sekda, Direksi dan pegawai yang berhak menerimanya di RSUD Komodo.

Insetif pemungutan retribusi yang dibagikan hanya untuk pendapatan RSUD Komodo yang bersumber retribusi pelayanan pasien umum dan pasien JKN.

"Jadi Rp32 M itu yang dikirim Rp31,9 M itu yang dikirim dari kementerian kesehatan itu murni dana tahun 2020, 2021 hasil klaim dana Covid. Itu tidak dicampur dengan dana JKN. Tidak ada itu (5 persen dari Rp32 Miliar untuk insentif pemungutan retribusi). Uangnya masih ada. Nanti konfirmasi kembali (ke dr. Melinda), apa dia yang salah atau saya yang salah," katanya.

Ia meminta agar menunggu jawaban tertulis BPKP. "Pedoman kami menunggu jawaban BPKP. Bagian keuangan membagi uang itu juga aman, Direktur Rumah Sakit juga aman, yang menerima juga aman. Setelah ada jawaban tertulis dari BPKP," pungkas dr. Weng.

dr. Yosef William Angliwarman, yang memimpin rombongan Nakes menagih dana Jaspel COVID-19 ke Pemkab Manggarai Barat itu mengatakan, pihaknya menunggu hasil konsultasi Pemkab Manggarai Barat, walaupun daerah lain yang sudah membayarkan Jaspel COVID-19 tanpa melalui konsultasi dengan BPKP.

"Hasil dialog, pemerintah daerah akan mengusahakan jasa pelayan medis itu dibagikan tapi setelah mereka berkonsultasi lagi dengan BPKP yang mana menurut kami sebenarnya kami menunggu hasil konsultasi walaupun daerah lain sudah mengeluarkan tanpa konsultasi lagi," katanya.

Hanya saja, dokter spesialis penyakit dalam RSUD Komodo ini mempertanyakan alasan Pemkab Manggarai Barat melakukan konsultasi dengan BPKP karena pandemi COVID-19 sebagai kejadian luar biasa (KLB). Sementara untuk KLB lain tak ada konsultasi tersebut. Kendati demikian, pihaknya menunggu jawaban BPKP.

"Mereka bilang ini KLB, KLB demam berdarah tanpa ada konsultasi. Jadi kami menunggu bagaimana jawaban mereka hasil konsultasi dengan BPKP," pungkas dr. William.