Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Manggarai Barat belum bisa memenuhi tuntutan tenaga kesehatan (nakes) RSUD Komodo, Labuan Bajo, NTT untuk membayar jasa pelayanan (Jaspel) COVID 19 mereka sebesar Rp18 Miliar dari Rp32 Miliar yang dialokasikan Kementerian Kesehatan RI untuk tahun 2020-2021.
Setelah selama ini berdalih sedang menyiapkan regulasi, kini alasan Pemkab Manggarai Barat belum membayarkan Jaspel itu adalah menunggu rekomendasi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi NTT.
Pemkab Manggarai Barat berdalih telah mengirim surat ke BPKP NTT, Senin (14/11/2022).
"Kalau BPKP nanti bilang Rp32 Miliar harus diberikan semua ke Rumah Sakit ya sudah. kalau dia bilang kasihnya begini aturanya begini, ya kita ikuti" kata Wakil Bupati Manggarai Barat, dr. Yulianus Weng, usai berdialog dengan puluhan Nakes RSUD Komodo di Kantor Bupati Manggarai Barat, Senin (14/11/2022).
Untuk diketahui, para Nakes ini datang meminta kejelasan pembayaran Jaspel Covid-19 tersebut setelah nunggak hampir setahun.
Kedatangan nakes diterima dr. Weng, Sekda Fransiskus Sales Sodo, Kadis Kesehatan Paulus Mami dan Direksi RSUD Komodo.
Sedangkan Bupati Manggarai Barat meninggalkan Kantornya beberapa menit menjelang dimulainya dialog.
dr. Weng mengakui Direktur RSUD Komodo dr. Maria Yosephina Melinda Gampar pernah menanyakan ke Pemkab Manggarai barat terkait penggunan uang Rp32 Miliar itu.
Namun katanya, dr. Melinda belum diberikan jawaban karena ketika itu ada rencana BPKP NTT mau datang ke Labuan Bajo melakukan fasilitasi pembentukan percepatan BLU Rumah Sakit Komodo.
Pemkab ingin meminta jawaban BPKP terkait penggunan dana itu untuk Jaspel Nakes.
Selengkapnya baca di halaman berikutnya:
Simak Video "Video Aksi Demo Tuntut Kecurangan di KPU Manggarai Barat Berujung Ricuh"
(dpra/hsa)