.webp)
Seluruh gubernur se-Indonesia kini sedang berkumpul di Bali.
Mereka berkumpul dalam agenda Rapat Kerja Nasional Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (Rakernas APPSI) di sebuah hotel di kawasan Kuta, Kabupaten Badung.
Melalui agenda kumpul gubernur se-Indonesia itu, Wakil Presiden (Wapres) Ma'aruf Amin memberikan beberapa pesan terkait pedoman penyelanggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Total ada enam pesan yang disampaikan Wapres, salah satunya mengenai penguatan daya beli masyarakat.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Pertama, saat ini kita masih berjuang untuk mengatasi dampak pandemi. Saya minta program-program lebih banyak difokuskan pada penguatan daya beli dan penurunan kemiskinan melalui penciptaan lapangan kerja dan pemberdayaan ekonomi," kata Wapres saat pembukaan Rakernas APPSI, Senin (9/5/2022) malam.
Berkaitan dengan hal tersebut, Wapres meminta pemerataan anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) dilaksanakan dengan tepat waktu tanpa dan tidak berjalan lambat, apalagi sampai mengendap di bank daerah.
Kemudian yang kedua, Ma'aruf Amin meminta para gubernur untuk terus mendorong kualitas sumber daya manusia di masing-masing daerah. Ia meminta para kepala daerah provinsi untuk mengoptimalkan keberadaan SDM, khususnya generasi muda.
"Ciptakan ekosistem yang mendukung pencapaian optimal SDM di daerah melalui institusi ekonomi yang mampu memfasilitasi kemampuan dan bakat masyarakat, terutama generasi muda," pinta Wapres.
Selanjutnya, ia juga meminta para gubernur untuk menyukseskan program nasional 'Bangga Buatan Indonesia' dengan produk dalam negeri. Menurutnya, hal tersebut akan memperkuat ketahanan ekonomi di nasional, utamanya dalam menghadapi berbagai tantangan ekonomi global saat ini.
"Seluruh aparat pemerintah daerah agar memberikan contoh dalam penggunaan produk-produk dalam negeri sehingga produk buatan kita raja di rumah sendiri, kalau bukan kita siapa lagi dan kalau tidak sekarang kapan lagi," tutur Wapres.
Tak hanya itu, Wapres juga meminta para gubernur untuk menunjukkan komitmen keberpihakan terhadap usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Hal itu dilakukan dalam upaya percepatan pemulihan ekonomi nasional.
Bagi Wapres, hal itu dapat dilakukan melalui pemberian subdisi bunga pinjaman, restrukturisasi kredit, pemberian modal kerja, insentif perpajak dan penguatan teknologi digital bagi UMKM.
Wapres kelahiran Maret 1943 itu juga meminta kepala daerah di tingkat provinsi untuk mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas. Hal itu dilakukan demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat.
Oleh karena itu, Ma'aruf Amin meminta kepada seluruh gubernur untuk konsisten melanjutkan reformasi birokrasi dan pembenahan manajemen ASN. Sebab menurutnya, sebagian besar ASN yakni 77 persen, berada di instansi daerah.
"Saya harap seluruh daerah di Indonesia terus menerapkan meritokrasi dan mencegah korupsi, kolusi dan nepotisme serta diskriminasi dalam tata kelola pemerintahan, termasuk praktik jual beli jabatan yang masih terjadi," tegas Wapres.
"Saya juga titip kepada gubernur untuk mendorong penyelengaran mall pelayanan publik di kabupaten dan kota di masing-masing provinsi sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 89 tahun 2021, karena ini adalah langkah strategis dalam perbaikan sistem pelayanan publik di indonesia," paparnya.
(dpra/dpra)
