.webp)
Lapas Kelas IIB Tabanan mengeklaim tidak ada fasilitas mewah maupun praktik pungutan liar (pungli) bagi warga binaan. Penegasan itu disampaikan di tengah sorotan terhadap persoalan fasilitas dan dugaan pungli di sejumlah lembaga pemasyarakatan (lapas) dan rumah tahanan (rutan).
Kepala Lapas Kelas IIB Tabanan Basuki Raharjo mengatakan pihaknya telah menyampaikan kejadian yang mencuat di Lapas Cibinong dan Rutan Pondok Bambu kepada seluruh jajaran. Hal tersebut menjadi bahan evaluasi agar kejadian serupa tidak terjadi di Lapas Tabanan.
"Kejadian tersebut sudah kami sampaikan kepada jajaran untuk menjadi pembelajaran agar tidak terjadi seperti itu di Lapas Tabanan. Saya jamin dan pastikan fasilitas mewah ataupun pungli tidak ada di sini, " tegas Basuki saat acara ramah tamah dengan media, Jumat (2/10/2026).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Saat ini, Lapas Kelas IIB Tabanan dihuni 223 warga binaan. Tidak ada warga negara asing (WNA) di dalam lapas tersebut. Pengelolaan warga binaan didukung 86 staf dan pegawai.
Basuki mengatakan kondisi Lapas Tabanan yang memiliki luas relatif kecil memiliki dinamika tersendiri. Namun, kondisi tersebut bukan alasan untuk mengabaikan potensi pelanggaran ataupun penyalahgunaan kewenangan.
"Dinamika itu bisa saja terjadi. Tapi wajib kami cegah meskipun potensi itu ada," ujarnya.
Menurut Basuki, seluruh jajaran telah diingatkan untuk bekerja sesuai tugas pokok dan fungsi (tupoksi) serta kaidah kerja yang berlaku. Pengawasan dan pencegahan dilakukan untuk memastikan tidak muncul praktik yang dapat mencoreng institusi pemasyarakatan.
Lapas Tabanan Jaga Transparansi
Selain memastikan tidak ada fasilitas mewah dan pungli, Basuki menegaskan jajaran Lapas Tabanan berkomitmen menjaga transparansi. Berbagai kegiatan pembinaan dan aktivitas warga binaan rutin dipublikasikan kepada masyarakat.
"Kami selalu transparan ke publik. Berbagai kegiatan warga binaan maupun aktivitas selalu kami publikasikan. Ini menjadi bagian transparansi," katanya.
Meski begitu, Basuki mengatakan tidak semua kondisi di dalam lapas dapat dibuka kepada publik. Informasi tertentu harus dibatasi untuk kepentingan keamanan.
"Ini untuk mencegah mapping atau pemetaan di dalam lapas agar orang-orang yang tidak bertanggung jawab memanfaatkannya untuk hal negatif ke depan," jelasnya.
Ia menegaskan transparansi tetap dilakukan dengan memperhatikan aspek keamanan. Publik mendapat informasi mengenai kegiatan dan program pembinaan, sedangkan detail tertentu terkait pengamanan dan lingkungan lapas tidak dibuka secara rinci.
Basuki berharap komitmen seluruh jajaran dapat menjaga Lapas Tabanan tetap bersih dari praktik pungli maupun pemberian fasilitas khusus yang tidak semestinya. Menurutnya, sorotan terhadap sejumlah lapas dan rutan belakangan ini menjadi momentum untuk memperkuat pengawasan internal.
"Kami komit dengan tupoksi dan kaedah kerja," pungkasnya.
