.webp)
Tujuh kali reshuffle dilakukan Presiden Prabowo Subianto sejak menjabat pada Oktober 2024. Ketua DPP PDIP Deddy Sitorus menilai setiap pergantian pejabat membutuhkan waktu untuk beradaptasi, sehingga terlalu sering merombak kabinet bisa membuat waktu pemerintah untuk menuntaskan target semakin sempit.
"Kabinet itu adalah alat bantu Presiden dalam pengelolaan kekuasaan dan birokrasi pemerintahan melalui kementerian dan lembaga. Lazimnya 'alat bantu' maka adalah hal yang wajar jika dilakukan pergantian apabila dianggap kurang tepat dalam menjalankan tugas atau menghadapi tantangan yang ada. Oleh karena itulah Presiden diberikan hak mutlak atau prerogatif," kata Deddy mengawali pendapatnya, Jumat (2/10/2026), dilansir dari detikNews.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Kendati demikian, Deddy menyoroti pergantian pejabat di lingkungan kementerian atau lembaga yang dilakukan dalam waktu cepat. Menurutnya, setiap pergantian membutuhkan proses adaptasi, re-orientasi, hingga rekonsolidasi.
"Masalahnya adalah ketika ketika terlalu sering dilakukan pergantian maka akan semakin sempit waktu yang tersedia bagi pemerintah dalam mencapai dan atau menuntaskan kerja-kerja dan tujuan yang ingin dicapai," ujar Deddy.
"Bagaimana pun, setiap pergantian pimpinan atau lembaga akan selalu memerlukan waktu untuk adaptasi, re-orientasi dan rekonsolidasi serta perubahan kultur dan gaya kepemimpinan dalam institusi tersebut. Pada akhirnya yang dirugikan adalah Presiden sendiri sebagai pemegang mandat dan publik sebagai subjek kebijakan," tambahnya.
Soroti Menteri Tersangkut Kasus
Deddy juga menyinggung menteri yang ditengarai berada dalam pusaran kasus, tetapi tidak tersentuh reshuffle. Ia berharap menteri yang terlibat dalam perkara hukum turut menjadi perhatian dalam evaluasi kinerja Kabinet Merah Putih.
"Masalah lainnya adalah ketika dalam reshuffle kali ini tidak juga menjawab pertanyaan publik terhadap menteri atau kepala lembaga yg ditengarai berada dalam pusaran kasus," ujar Deddy.
"Menurut saya penggantian pejabat tinggi juga harus menjawab keinginan publik terhadap pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Yang terjadi malah instansi yang tersangkut kasus korupsi dan penyalahgunaan wewenang tetap aman dan tidak diganti dengan pejabat yang lebih baik. Publik pasti berharap seperti itu dan menurut saya itu juga baik untuk citra Presiden," tambahnya.
7 Kali Reshuffle Kabinet Prabowo
Diketahui, Presiden Prabowo kembali merombak susunan menteri atau reshuffle kabinet kemarin. Tercatat, Prabowo telah melakukan reshuffle kabinet sebanyak tujuh kali sejak menjabat Presiden pada Oktober 2024.
Reshuffle kabinet Prabowo pertama kali dilakukan pada 19 Februari 2025. Kemudian berlanjut pada 8 September 2025.
Prabowo kembali melakukan pergantian kabinet pada 17 September 2025. Kemudian reshuffle keempat terjadi pada 8 Oktober 2025.
Reshuffle juga terlaksana pada April 2026. Ada enam pejabat yang dirombak Prabowo, salah satunya pelantikan Menteri LH Jumhur Hidayat. Tercatat pada September 2026, Prabowo merombak posisi Menteri Keuangan, Purbaya digantikan oleh Suahasil Nazara.
Terakhir, dalam reshuffle ketujuh, sebanyak 18 pejabat dilantik Prabowo. Berikut daftarnya:
- Bahlil Lahadalia sebagai Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi.
- Sugiono sebagai Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.
- Dudung Abdurahman sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan.
- Arrmanatha Nasir sebagai Menteri Luar Negeri.
- M Sarmuji sebagai Menteri Perindustrian.
- Drajad Hari Wibowo sebagai Wakil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.
- Nurkholisoh Ibnu Aman sebagai Wakil Menteri Keuangan.
- Luky Alfirman sebagai Wakil Menteri Keuangan.
- Muhammad Saleh Mustafa sebagai Wakil Menteri Pertanian.
- Irwan Meilano sebagai Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan.
- Listyo Sigit Prabowo sebagai Kepala Staf Kepresidenan.
- Dedi Prasetyo sebagai Kepala Badan Reforma Agraria Nasional.
- Aryanto Wibowo sebagai Wakil Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.
- Fadil Imran sebagai Wakil Kepala Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa.
- Nuzran Joher sebagai Ketua Ombudsman.
- Radian Syam sebagai Anggota Ombudsman.
- Jenderal Suyudi Ario Seto sebagai Kapolri.
- Komjen Wahyu Hadiningrat sebagai Wakapolri.
(dpw/dpw)
